Rapat Paripurna DPRD Kalteng tentang penyerahan raperda LPJ Gubernur Kalteng APBD 2018, Senin (22/7/2019)


PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalteng meminta Pemerinah Provinsi Kalteng, menarik dana yang dititipkan kepada Bareskrim Mabes Polri sekitar Rp15 Miliar. Sebab, dana tersebut belum diketahui secara pasti peruntukannya dan maksud penitipan juga belum diketahui.

"Istilah dana titipan di Bareskrim Polri itu tadi sudah kita dengar bersama. Bahwa Pemprov Kalteng telah bersurat kepada Kapolri. Nah itu kita dorong agar persoalan ini jelas dan terang," kata Ketua Pansus Raperda LPJ Gubernur Kalteng APBD 2018 MH Rizal, Senin (22/7) usai paripurna.

Dia menegaskan, persoalan dana titipan sumbangan pihak ketiga ke Bareskrim Mabes Polri tersebut harus dikembalikan ke daerah. Sebab, penitipan itu tidak sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50.

"Satu saja kuncinya, kalau dana itu tidak ada persoalan hukum, kenapa tidak untuk dikembalikan. Ya kan, tarik saja," tegasnya.

(Baca juga: Sejak Maret 2019, Pemprov Sudah Minta Bareskrim Kembalikan Dana Rp15,9 Miliar)

Rizal mengatakan, boleh tidaknya penitipan tersebut DPRD Kalteng akan menelusuri melalui pansus. Namun, DPRD Kalteng terbatas hanya pada rekomendasi.

"Boleh tidaknya penitipan itu kita tidak tahu persis, karena batasan dewan hanya merekomendasikan. Tetapi secara aturan memang tidak boleh menetipkan kepada lembaga yang bukan kewenangannya untuk menitipkan dana," pungkasnya. (arj/nto)

You Might Also Like