Oleh; Giri Suprapdiono*


REALITAS demokratisasi meningkat pesat di Indonesia sejak era reformasi. Namun, di sisi lain, korupsi menjadi begitu marak. Penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara tumbuh kembang bermutasi dalam bentuk yang semakin kompleks.

Data KPK per 31 Desember 2018, sekitar 36 persen pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan pejabat politik. Misalnya, kepala daerah, anggota DPR dan DPRD, serta kepala lembaga negara atau kementerian. Dari berbagai penelitian, ditemukan ada korelasi kuat antara tingkat demokrasi dan tingkat antikorupsi suatu negara.

Di awal demokrasi, korupsi cenderung marak. Sejalan dengan perkembangan demokrasi, korupsi akan mencapai titik puncak untuk kemudian turun secara pasti sejalan dengan semakin dewasanya tingkat demokrasi (Wirotomo, 2013).

Hal itu sejalan dengan realitas di lapangan. Praktik demokrasi yang transaksional mendorong korupsi tumbuh subur. Hal itu disebabkan mahalnya biaya politik, rendahnya insentif dan sistem penggajian bagi pejabat politik, serta minimnya bantuan keuangan negara kepada parpol.

Fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi salah satu faktor utama tuntutan masyarakat agar Orde Baru runtuh ternyata tumbuh subur kembali. Pascarezim Orde Baru, sistem otoriter dan sentralistik berakhir. Lahirlah sistem demokrasi dan pemilu-pemilu yang bebas dan demokratis sejak 1999.

Pascareformasi, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dilakukan para penyelenggara negara di tingkat pusat. Tetapi juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai konsekuensi desentralisasi dan otonomi daerah.

Korupsi terdesentralisasi seiring dengan kewenangan pejabat daerah yang makin besar, tanpa diimbangi pengawasan yang memadai dari pusat. Maraknya korupsi tidak terbatas pada jajaran pemerintah atau eksekutif. Tetapi juga legislatif dan jajaran lembaga peradilan (polisi, jaksa, hakim, pengacara, auditor).

Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, ketua dan anggota hakim Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya berisi para hakim-negarawan dengan integritas tak tercela, justru terjerembap menjadi terpidana kasus korupsi terkait dengan penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah.

Begitu pula Irman Gusman (ketua DPD) dan Setya Novanto (ketua DPR) yang ditetapkan sebagai terpidana korupsi. Fenomena itu perlu segera dijawab dan dicarikan solusi secepatnya. Bahkan, dapat dikatakan negara berada dalam keadaan darurat korupsi politik.

Pemberantasan korupsi semata-mata menjadi masalah hukum. KPK dihadirkan dan diberi mandat khusus oleh UU untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan para penyelenggara negara (PN), aparat penegak hukum, dan pihak terkait di dalamnya.

KPK punya tanggung jawab untuk melakukan strategi pencegahan dan pendidikan korupsi di sektor politik secara utuh. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, setidaknya KPK bisa menjadi bagian penting.

Ada tujuh gagasan utama saya untuk menghadapi fenomena tersebut, di luar faktor hukum yang kebanyakan masyarakat sudah mafhum. Pertama, pembenahan sistem politik. Diperlukan reformasi sistem pemilu (pileg, pilpres, pilkada), reformasi pendanaan parpol, reformasi sistem insentif-disentif pejabat politik, reformasi kepartaian, dan reformasi sistem perwakilan.

Politik yang koruptif, tidak terkoreksi, tertutup, dan tidak akuntabel adalah produk sistem demokrasi yang kurang mementingkan pembentukan integritas para penyelenggara negara/pegawai negeri yang mengisi berbagai institusi demokrasi tersebut. Juga minimnya perbaikan sistem pencegahan korupsi di dunia politik.

Realitas kasus korupsi yang marak di kalangan pejabat politik dan pejabat publik produk sistem demokrasi tecermin melalui kasus yang ditangani KPK akhir-akhir ini. Ada kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi karena sistem demokrasi yang mahal tidak diimbangi rasionalitas insentif dan peran negara yang lebih besar dalam membangun demokrasi.

Gagasan kedua adalah reformasi birokrasi. Korupsi sebagai peluang, rasionalitas, dan tekanan bagi birokrasi yang korup dan aji mumpung. Diperlukan reformasi birokrasi yang menekankan reformasi SDM bagi birokrasi. Terutama perbaikan penghasilan aparat penegak hukum dan penyediaan biaya operasional penegakan hukum yang memadai.

Ketiga, revolusi mental antikorupsi dengan strategi pendidikan. Pendidikan antikorupsi (PAK) sebagai produk kebiasaan dan perilaku budaya sosiokultural di masyarakat melalui pendekatan pendidikan dan strategi sosiokultural lainnya.

Keempat, pembenahan sistem keuangan negara. Korupsi merupakan produk sistem keuangan negara yang buruk dan memberikan peluang besar untuk korupsi. Kelima, membangun antikorupsi di sektor swasta. Korupsi di kalangan dunia usaha dan praktik korporasi sejatinya adalah sarana bertahan bagi dunia usaha. Namun, di sisi lain, ada zona nyaman yang dipertahankan kalangan swasta agar mereka dapat mengontrol kebijakan negara.

Keenam, diperlukan kerja sama internasional yang kuat. Modus operandi yang semakin rumit sejalan dengan teknologi dan lintas negara sehingga dibutuhkan kerja sama yang semakin bagus.

Terakhir, peningkatan peran serta masyarakat dan kepeduliannya sebagai korban korupsi. Kesadaran masyarakat sebagai korban korupsi (victims) masih sangat rendah, bahkan tidak peduli. Masyarakat memandang penanganan korupsi masih jauh dari dunia keseharian mereka dan belum mampu memahamkan mereka sebagai korban langsung perilaku korupsi pejabat.

Di atas segalanya dan di luar semua faktor terkait, agenda pemberantasan korupsi di negeri ini membutuhkan dukungan politik. KPK tidak akan pernah bisa bekerja sendirian. KPK membutuhkan dukungan politik dari presiden, DPR dan DPRD, penegak hukum tipikor lainnya, Polri dan kejaksaan, lembaga intelijen, serta lembaga negara lainnya tanpa terkecuali. (*)

                                    Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK

Loading...

You Might Also Like