Ilustrasi pertambangan batu bara. (foto: net)


PALANGKA RAYA Gunernur Kalteng H Sugianto Sabran menegaskan, seluruh pertambangan yang ada di Kalteng semestinya harus dirapikan dan ditertibkan kembali. Dia mengakui hal tersebut perlu proses dan perjuangan.

“Harus diakui walaupun bukan perkara mudah, khususnya izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/ kota, tetapi hal itu harus ditata dan dirapikan kembali,” ungkapnya di Istana Isen Mulang, Kamis (11/7).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah provinsi harus hati-hati dalam melakukan penanganan khususnya perizinan perusahaan tambang, karena perizinan tersebut sudah keluar.

“Sehingga kita membentuk tim dan melakukan penataan kembali tambang yang ada. Yang mana yang harus dicabut dan didahului dengan memberikan surat peringatan. Harus dipelajari dari segi hukum dalam melakukan pencabutan izin nanti. Jangan kemudian hari berhubungan dengan PTUN dan lainnya,” tuturnya.

Diakui orang nomor satu di Kalteng ini, bahwa tim tersebut sudah terbentuk dan sedang berjalan saat ini dalam melakukan penataan kembali tambang yang ada di Bumi Tambun Bungai. Dia memiliki komitmen tinggi untuk menertibkan masalah pertambangan ini. Bahkan, saat pertama dirinya menjabat sebagai gubernur, telah menertibkan 900 lebih izin sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara izin yang telah dicabut berjumlah 400 lebih.

“Nanti ada lagi 400 lebih perusahaan yang tidak melapor, tidak membayar pajak, menyangkut masalah royalty dan lainnya, maka kami harus memberikan peringatan. Jika tidak ada yang melapor maka akan dicabut izinnya. IUP yang jalan saat ini berjumlah 33 IUP,” tegasnya. (nue/uni/ctk/nto)

Loading...

You Might Also Like