Kepala DPMDes Kalteng Hamka (kanan) ketika berbincang dengan mitra dan staf terkait pengembangan BUMDes, Rabu (10/7).( EKO/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA – Pencairan Dana Desa (DD) sudah memasuki tahap II di Bumi Tambun Bungai. Berdasarkan data di Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMDes) Kalteng per 9 Juli 2019 sudah tiga kabupaten yang melakukan pencairan. Yakni, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur (Kotim), dan Kapuas.

Untuk Katingan yang sudah dicairkan di tahap II yaitu sebesar Rp30.185.577, Kotim Rp 39.052.944.800, dan Kapuas Rp4.836.016.000 (lihat tabel). Sejauh ini, dikatakan Kepala DPMDes Kalteng Hamka untuk kabupaten lain ada kemungkinan pencairan di Juli ini.

“Pulang Pisau dan Kotawaringin Barat informasinya di Juli ini sudah pencairan,” ujarnya ketika ditemui, Rabu (10/7).

Dari keseluruhan desa di tiga kabupaten tersebut, kata Hamka, di tahap II ini baru ada 205 desa yang melakukan pencairan. Desa terbanyak di wilayah Kotim yang sudah melakukan pencairan yakni 107 desa dari 168 desa yang ada.

Diakuinya, pencairan ini memang terdapat banyak kendala di pihak kabupaten ataupun desa itu sendiri. Sebagai contoh, ada yang terlambat dalam menetapkan peraturan bupati (perbud) tentang perincian dan pembagian DD tersebut. Untuk hal ini, ujar Hamka, pihaknya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam mengawal percepatan penetapan perbup tersebut. Kemudian, merencanakan pelibatan tenaga ahli kabupaten dalam menyusun perbud tentang DD Tahun 2020.

“Kami juga sudah mengirimkan surat ke masing-masing pemerintah daerah agar bupati jangan sampai memperlambat penyaluran dana ini. Supaya perekonomian berjalan cepat, anggaran terserap tepat waktu,” tegasnya.

Pimpinan daerah, ujar Hamka, memiliki tanggung jawab juga terkait pencairan dan penyaluran dana ini. Pasalnya, dana tersebut masuk ke kas daerah. DPMDes kabupaten pun, tegasnya, juga jangan diam. Harus selalu memberikan laporan kepada pimpinan daerah. “Laporkan perkembangan, jadi bupati bisa menegur camat atau kepala desanya secara langsung secara berjenjang,” ucap Hamka.

Adapula, ujarnya, desa yang terlambat dalam membuat desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Bahkan, pihak desa juga tidak membuat laporan penggunaan DD tahun sebelumnya. “Ini yang membuat tertunda pencairan dana desa,” ujar Hamka lagi.

Meski begitu, ia berharap sekali pendamping desa untuk membantu dan mendampingi dalam menyusun LPj Desa. Termasuk juga memberikan keterangan dan mendampingi pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.(ila/CTK)

You Might Also Like