Gedung Mahkamah Konstitusi masih mendapat pengawalan ketat, Sejak Selasa (9/7/2019), MK telah memulai sidang perdana sengketa pemilu legislatif 2019. (foto: net)


JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019, Selasa (9/7). Jumlah perkara sengketa pileg yang disidangkan sebanyak 260.

“MK menggelar sidang perdana PHPU Legislatif 2019 sebanyak 260 perkara pada Selasa (9/7) hingga Jumat (19/7),” ujar Kabag Humas MK Fajar Laksono di Gedung MK, Selasa (9/7).

Persidangan sengketa Pileg, terbagi dalam tiga ruang sidang panel. Masing-masing panel harus disidangkan oleh hakim konstitusi yang merupakan keterwakilan dari Mahkamah Agung, pemerintah, dan DPR.

Pada panel pertama diketuai oleh Ketua MK Anwar Usman, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, sementara Enny diusulkan oleh Presiden (pemerintah), Arief diusulkan oleh DPR.

Panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, sementara Saldi diusulkan oleh Presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

Panel ketiga diketuai oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Sementara Suhartoyo diusulkan oleh MA dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR. Sebanyak 64 perkara sengketa Pileg akan disidangkan pada Selasa (9/7), dan dimulai pukul 08.00 WIB.

Pantauan di ruang sidang Panel II, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa pileg untuk bisa memahami maksud permohonannya. Terutama dalam petitum permohonan.

“Bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan pemungutan ulang. Ini harus dipahami, nanti petitum dan maksudnya jadi ‘jaka sambung naik ojek’, ga nyambung gitu ya,” ujarnya di Gedung MK saat memeriksa sengketa Pileg 2019 daerah pemilihan Papua.

Saldi mengatakan petitum permohonan harus jelas. Sebab mengandung konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan.

Saldi mengaku seringkali menemukan terdapat inkonsistensi dalam permohonan. Selain itu antara permohonan dengan petitum tidak relevan terkait pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang.

“Jangan salah menyebutnya, kalau salah jadi kabur permohonannya. Dan ini saya ingatkan kepada seluruh kuasa hukum yang mewakili para pemohon ya,” ujar Saldi.

Sementara di ruang sidang panel I, caleg DPR petahana daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) I dari Gerindra, Bambang Haryo Soekarto menggugat KPU dengan rekan satu partainya Rahmat Muhajirin.

“Perkara kami terkait internal partai, Yang Mulia. KPU sebagai termohon dengan Caleg Gerindra Nomor Urut 4 Dapil Jatim I atas nama Rahmat Muhajirin sebagai pihak terkait,” ujar kuasa hukum Bambang, Maulana Bungaran.

Pemohon, menuding Rahmat melakukan politik uang di wilayah Surabaya meliputi tiga kecamatan yakni Prambon, Candi, dan Gedangan.

“Caleg petahana tumbang oleh caleg yang awalnya tidak dikenal masyarakat di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Setelah kami cek, ternyata ada politik uang,” kata Maulana.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memeriksa perkara tersebut kemudian menanyakan bukti tudingan itu.

Maulana mengaku tidak terdapat penambahan suara, namun ada sejumlah saksi yang dapat memberikan keterangan.

Hakim Konstitusi Arief kemudian meminta Bawaslu memberikan keterangan atas tudingan Bambang pada sidang selanjutnya. (gw/fin/kpc)

You Might Also Like