Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)


Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya selesai melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, baik itu dari pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jokowi-Ma’ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Agenda sidang yang sempat menyita perhatian publik, karena berlangsung selama 20 jam pada Rabu ‎19 Juni sampai dengan Kamis 20 Juni dini hari, akhirnya berlangsung dengan indah. Sebab mereka berfoto selfie bersama. Mereka yang di ruang sidang terlihat adanya perseturuan saling membela diri. Namun saat sidang selesai semuanya menyatu saat melakukan selfie.

Mereka semua kompak melakukan selfie baik itu dari Tim Hukum Prabowo-Sandi, Jokowi-Ma’ruf Amin, KPU dan juga Bawaslu semuanya berbarengan mengabadikan momen foto bersama saat sidang selesai.

Adapun tahapan sidang selanjutnya adalah rapat pemusyawaratan‎ antar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari sidang yang telah dilakukan. Sehingga pada pekan depan, 28 Juni 2019 MK bisa memutus sidang sengketa Pilpres 2019.

“Pemeriksaan perkara ini telah selesai dengan nomor 1/PHPU/17/2019 telah selesai, agenda sidang selanjutnya akan diberitahu oleh kepaniteraan,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman, Jumat (21/6).

Anwar berjanji dalam putusannya nanti pihaknya akan berlaku adil. Memutus sengketa Pilpres berdasarkan kebenaran dan fakta-fakta yang ada.

“Akan menjadi dasar bagi kami mencari kebenaran, berijtihad untuk mencari kebenaran dan keadilan di sidang,” katanya.

Adapun proses sengketa Pilpres 2019 tahap awal dimulai pada tanggal 21-24 Mei, saat pengajukan permohonan Prabowo-Sandi. Tahap akhirnya adalah putusan sidang mengenai sidang sengketa Pilpres ini.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan di MK.

1. 21-24 Mei 2019
Pengajuan permohonan pemohon

2. 11 Juni 2019
Pencatatan permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK)

3. 11 Juni 2019
Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait‎.

4. 14 Juni‎ 2019
Pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan

5. 17-24 Juni 2019
Pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait

6. 25-27 Juni 2019
Rapat permusyawaratan hakim

7. 28 Juni 2019
Sidang pengucapan putusan

8. 28 Juni-2 Juli 2019
Penyerahan salinan putusan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait.(jpn)

You Might Also Like