Sejumlah anggota DPRD Kota Palangka Raya menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPj TA 2018, di ruang paripurna, belum lama ini. (HUMAS PEMKO UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Keberhasilan Pemko Palangka Raya yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Kalteng sebanyak tiga kali berturut-turut diapresiasi para wakil rakyat. Hal itu sangat patut untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Palangka Raya terus meningkatkan pengelolaan keuangan.

“Hal itu menunjukkan pengelolaan keuangan serta anggaran yang akuntabel dan transparan. Semoga LKPJ tahun 2018 mampu menjadi rujukan penyusunan anggaran yang selanjutnya agar tepat sasaran dan tepat waktu,” jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan Vina Panduwinata melalui juru bicara Hj Mukarramah dalam rapat paripurna ke-II DPRD Kota Palangka Raya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar wali kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, baru-baru ini.

Menurut dia, pemko telah memenuhi enam fungsi pokok kriteria penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas APBD. “Semuanya itu merupakan substansi yang harus bisa dipenuhi oleh sistem pemerintahan daerah, demi menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berdaya guna bagi pembangunan di segala sektor,” katanya.

Dia pun menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya, yang di dalamnya terdapat sejumlah fraksi-fraksi pendukung termasuk PDI Perjuangan berkomitmen menjalankan trifungsi yaitu legislasi, pengawasan kebijakan dan anggaran. (ari/ami)

Loading...

You Might Also Like