Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi buka-bukan mengenai posisi Ma'ruf Amin yang menurutnya resmi sebagai pejabat BUMN karena didasarkan pada keputusan MA Nomor 21 tahun 2017 halaman 41.


Posisi Calon wakil presiden nomor urut 02 Ma’ruf Amin yang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Syariah di Bank Mandiri dan BNI Syariah terus menuai berpolemik. Kali ini Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi buka-bukan mengenai posisi Ma’ruf Amin itu.

Bambang mengatakan, dua bank syariah tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Karena pria yang akrab disapa BW ini merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 tahun 2017.

Sehingga berdasarkan rujukan tersebut, BW meyakini Ma’ruf Amin sebagai pegawai BUMN. Bukan seperti yang dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menilai Ketua Umum MUI itu bukan pegawai BUMN.

“Kalau mau lebih jelasnya lagi ada di dalam halaman 41 dari 43 halaman di putusan 21p/hum/2017, kalau ditafsir secara bebas begini, bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi perseroan terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN,” ujar BW kepada wartawan, Senin (17/6).

Oleh sebab itu, dengan rujukan tersebut maka Tim Hukum Prabowo-Sandi bisa melakukan diskualifikasi terhadap Ma’ruf Amin. Karena saat dia menjadi cawapres, memilih tidak mengundurkan diri dari dua jabatan di bank BUMN tersebut.‎ Itu sesuai dengan Pasal 277 huruf P undang-undang 7 tahun 2017 undang-undang Pemilu tentang prasyarat capres dan cawapres.

“Jadi dia representasi kepentingan BUMN, dan anak perusahaan itu juga BUMN juga, jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu calon presiden 01 ini tidak layak menjadi calon wakil presiden, ini alasan untuk diskualifikasi yang paling tegas,” katanya.

Sementara terpisah menanggapi pernyataan BW, Juru bicara
TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Tim Hukum Prabowo-Sandi telah salah kaprah memahami keputusan MA itu. Menurut Inas keputusan MA Nomor 21 tahun 2017 halaman 41 tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh BW.

Bunyi keputusan MA tersebut adalah: “Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi perseroan terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN”.

Sehingga menurut Inas, keputusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lainnya atau PT, dia tetap menjadi BUMN.

“Contohnya adalah PGN ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN non cash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan keputusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN,” kata Inas

Inas menambahkan, ini sangat berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri yang negara tidak ada penyertaan modal dan pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya.

“Saham itu pemerintah tidak pernah melakukan pernyertaan modal di di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dan juga PT Bank BNI Syariah,” ‎pungkasnya. (gwn/Gunawan Wibisono)(jpc)

You Might Also Like