KONSULTASI: Sejumlah wali murid berkonsultasi dengan guru di SMAN 16, Surabaya, Senin (27/5). Mereka belum bisa mengambil PIN untuk PPDB SMAN. (Robertus Risky/ Jawa Pos)


Oleh AKH. MUZAKKI*


Kemendikbud harus bijak merespons daerah dalam menyikapi PPDB tahun pelajaran 2019-2020. Pemberian sanksi kepada daerah bukan solusi. Kementerian harus memberikan ruang kepada daerah untuk modifikasi. Setidaknya untuk tahun ini.

Imbauan kementerian agar daerah saklek dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB hanya akan menimbulkan gejolak.

Terutama di lingkungan dinas pendidikan (dispendik) daerah sebagai penyelenggara di lapangan.

Semangat Permendikbud 51/ 2018 tentang PPDB sudah sangat bagus. Permendikbud tersebut memberikan akses kemudahan bagi siswa. Terutama lewat sistem zonasi yang mendekatkan sekolah dengan rumah.

Permendikbud juga memberikan ruang terciptanya pemerataan pendidikan. Lewat zonasi, ke depan tidak ada satu atau dua sekolah saja yang unggul di setiap daerah. Sebab, input murid tersebar merata lewat zonasi.

Tapi, semangat itu ternyata menemui jalan berliku. Terutama di berbagai daerah di Indonesia. Yang mempunyai perbedaan kualitas dan ruang pendidikan. Di DKI Jakarta, misalnya. Kuota zonasi telah dimodifikasi.

Di Jatim, terutama di sekolah boarding school seperti di pondok pesantren, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah membuat kebijakan tambahan. Yakni, membuat surat keterangan pengasuh untuk menggantikan kartu keluarga (KK).

Itu dikeluarkan karena permendikbud hanya mensyaratkan surat hasil ujian nasional (SHUN) dan KK. Padahal, kalau dibuat saklek, semua pondok pesantren akan mengeluh. Sebab, banyak santri mereka yang memang tidak tinggal di sekitar pondok. Tapi, dari luar daerah hingga luar provinsi.

Di lapangan, permasalahan juga timbul. Aturan juknis yang keluar mepet pelaksanaan. Itu membuat guru kalang kabut. Para wali murid pun ribut. Saya melihat sendiri, ketika sidak ke beberapa sekolah dan menyaksikan betapa susahnya mereka.

Para guru di hari Minggu di beberapa sekolah harus masuk untuk mempersiapkan pengambilan PIN. Sementara itu, orang tua tak kalah bingungnya. Mereka harap-harap cemas. Menanti aturan final PPBD. Yang dikeluarkan pemerintah atau sekolah.

Timbulnya permasalahan PPDB tahun ini tidak terlepas dari kurangnya persiapan. Terutama di pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan. Permendikbud baru yang mengatur PPDB dikeluarkan Desember. Sedangkan juknisnya rata-rata baru dikeluarkan bulan Mei di berbagai daerah.

Juknis yang dikeluarkan pun telah dimodifikasi. Ada yang sedikit diubah. Ada pula yang banyak. Semua itu tidak terlepas dari masukan dari banyak pihak. Kemudian, kini Mendikbud menegaskan agar daerah tetap patuh sesuai permendikbud. Dari fenomena tersebut, berarti ada yang tidak sinkron antara pengambil keputusan dan pihak yang melaksanakan.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah persiapan yang matang. Mulai Juli nanti, pemerintah pusat harus segera menyiapkan PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Pusat harus memerintah daerah. Memberikan usulan dan masukan soal kekhasan wilayah masing-masing.

Setelah itu, pemerintah pusat melakukan sinkronisasi. Meramu semua masukan. Dari berbagai usulan yang disampaikan oleh wilayah untuk menjadi kebijakan secara nasional. Yang bisa menampung semua variasi wilayah.

Selain mengeluarkan permendikbud, pemerintah bisa juga mengeluarkan juknisnya. Sebagai panduan ke daerah secara terperinci dan teknis. Dengan begitu, semangat Kemendikbud mengenai pemerataan pendidikan ke depan tidak hanya baik secara filosofis. Tapi, juga diterima secara teknis dan praktis oleh semua kalangan. (*)

*) Guru besar UINSA, ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur

 

You Might Also Like