ilustrasi MK


KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakomodasi perbaikan dokumen permohonan milik pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Jumat (14/6) kemarin.

Di sisi lain, KPU sebenarnya merasa keberatan terkait dokumen perbaikan permohonan itu. Hasyim menyebut, perundang-undangan dan aturan hukum tidak memungkinkan dokumen perbaikan permohonan untuk PHPU Pilpres.

"Dalam pandangan kami di KPU gitu. Sebab, hukum acara di Peraturan MK jelas tidak ada kesempatan untuk perbaikan dalam gugatan Pilpres, tetapi bahwa mahkamah dalam persidangan mengambil sikap berbeda dari Peraturan MK, ya, kami mengikuti," ucap Hasyim kepada awak media, Sabtu (15/6).

Hasyim menyebut, KPU akan memberikan jawaban atas dokumen hasil perbaikan permohonan. Sebab, kata dia, KPU tidak ingin mengabaikan keputusan yang dikeluarkan MK.

"Kalau kemudian dalam persidangan ini perbaikan diakomodir oleh MK, mau tidak mau, kalau enggak dijawab, nanti KPU dianggap mengabaikan," terang dia.

MK membatasi penyerahan dokumen hasil perbaikan permohonan, Selasa (18/6) pukul 09.00 WIB. KPU yakin bisa memberikan jawaban atas dokumen perbaikan permohonan sebelum batas waktu yang ditentukan MK.

Meski di sisi lain, Hasyim menyadari, KPU butuh tenaga ekstra menjawab perbaikan permohonan. Sebab, KPU menyiapkan alat bukti ketika menyampaikan jawabannya.

Sementara itu,Ketua DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2019 berjalan lancar. Menurutnya, apa yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak atas sidang perdana ternyata tidak terbukti. Sedang berjalan aman, lancar dan tertib.

“Saya berkeyakinan sampai sidang berakhir nanti hingga MK ketok palu, akan berjalan dengan aman,” ujarnya, Sabtu (15/6).

Politikus Partai Golkar ini juga memberikan apresiasi atas sikap negarawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang telah memercayakan sangketa pilpres melalui jalur konstitusi tanpa pengerahan massa, sehingga proses sidang di MK dapat berjalan tanpa tekanan.

“Mari kita berikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Bamsoet mengatakan, menghargai MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karena itu apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak. Bukan hanya kepada penggugat, tergugat, maupun pendukungnya saja. Melainkan juga kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kesatuan ketatanegaraan.

Bamsoet juga meminta kepada aparat keamanan untuk tegas mencegah dan menindak jika ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.

“Jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu,” katanya.

Pasca putusan MK yang bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menggugat hasil Pemilu. Segala prosedur dan tahapan dari awal Pemilu sudah dilalui dengan baik, dan kini kita tinggal menunggu muaranya di MK.

Menurut Bamsoet, sudah begitu lama bangsa Indonesia berkelut dalam luka Pemilu. Sudah waktunya balut luka ini dengan legawa mengedepankan rasa persaudaraan.

“Tak perlu lagi kita tambah luka baru, yang pada akhirnya malah merugikan kita semua. Yang kalah tak perlu menjadi abu, yang menang tak perlu jadi arang,” pungkasnya. (mg10/jpnn/jp)

 

You Might Also Like