Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang widjojanto di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019). Foto Jawa Pos


SETIDAKNYA ada 15 permohonan yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHPU) Pilpres 2019 di Makahmah Konstitusi (MK).

Hal itu sesuai dengan permohonan yang sudah dilakukan perbaikan pada 10 Juni 2019. Sebelumnya, kubu 02 hanya mencantumkan tujuh petitium dalam permohonan gugatannya.

Dalam gugatan yang dibacakan, ketua tim hukum 02, Bambang Widjajanto meminta majelis hakum mengabulkan seluruhnya permohonan.

Tim hukum 02 juga meminta dibatalkannya keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019.

“Berita acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 dibatalkan,” katanya.

Ketiga, meminta majelis hakim konstitusi menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memeroleh suara sebanyak 63.573.169 atau 48 persen.

Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 52 persen. Dengan jumlah total suara sebanyak 132.223.408 atau 100 persen.

Pihaknya juga meminta MK menyatakan pasangan pasangan nomor urut 01 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pria yang akrab disapa BW itu juga meminta agar MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta pilpres 2019.

BW juga meminta Prabowo-Sandi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

“Memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024,” ucap BW.

Mereka lantas meminta majelis hakim konstitusi menyatakan Jokowi-Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024,” terang BW.

Majelis hakim konstitusi diminta dapat memerintahkan kepada termohon yakni KPU untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

“Atau memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945,” ujar BW.

Pihakya juga juga meminta KPU segera melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia.

Setidaknya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945,” ungkap BW.

Tim hukum 02 juga meminta hakim konstitusi memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

“Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang,” katanya.

Oleh karena itu, BW menginginkan agar KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara, khusunya yang tidak terbatas pada Situng.

“Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” tutup BW.

Menanggapi hal itu, majelis hakim konstitusi menyatakan tak mempermasalahkan materi perbaikan permohonan gugatan 02 itu.

“Bagi kami tidak masalah, kami siap saja menghadapi semua ini,” kata hakim konstitusi Sutaryo di ruang sidang gedung MK.

Akan tetapi, terkait keputusan apa yang akan diambil, sepenuhnya ada pada kewenangan sembilan hakim konstitusi.

“Cuma untuk menegakkan keadilan harus sudah jelas. Nanti sidang ini mau ke mana,” lanjutnya. (jpc/ruh/pojoksatu/kpc)

Loading...

You Might Also Like