Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirutaty Narang saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (10/6)


PULANG PISAU - Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang menjelaskan, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal PDAM Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah.

Di mana, tegas dia, peraturan daerah tentang penyertaan modal bagi PDAM yang telah lalu berakhir pada tahun 2018, dan untuk menutupi kekurangan ketersedian dana yang belum terpenuhi pada tahun 2018.

“Maka telah dianggarkan pada APBD tahun 2019,” katanya saat menyampaikan pidato Jawaban Bupati Pulang Pisau terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pulang Pisau terhadap Enam Buah Raperda Kabupaten Pulang Pisau pada rapat paripurna, Senin sore (10/6).

Selain itu, lanjut dia, pengajuan raperda penyertaan modal PDAM juga untuk tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan keuangan daerah dan berdasarkan saran serta rekomendasi BPK RI tahun 2019.

“Bahwa untuk pencairan dana penyertaan modal yang telah teranggarkan pada APBD tahun 2019, maka harus disusun perda induk tentang penyertaan modal PDAM tahun 2019 dan mencabut perda penyertaan modal bagi PDAM sebelumnya,” tegas Taty.

Saat itu Taty juga menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang pengajuan raperda induk penyertaan modal tahun 2019 yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.  Menanggapi hal itu dia menegaskan, melalui perubahan prolegda sebagaimana ketentuan yang ada dijelaskan, bahwa, berdasarkan Pasal 16, Ayat (5) Huruf c, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbunyi; dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur/DPRD kabupaten/kota atau bupati/wali kota dapat mengajukan rancangan perda di luar prolegda karena alasan: sedangkan pada huruf (c) berbunyi; mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah.

Taty menjelaskan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada Pasal 16, Ayat (5) Huruf c, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dan rekomendasi BPK RI tahun 2019, pihak eksekutif menganggap masalah tersebut sangatlah urgensi.

“Karena PDAM merupakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Pasal 33 UUD 1945,” jelasnya. (art/ami/ctk/nto)

You Might Also Like