Hj Agus Susilasani


PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan agar segera disetujui. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng Hj Agus Susilasani mengatakan rencana konsultasi dengan Kemendagri lantaran untuk melakukan perbaikan redaksi dalam Raperda tersebut.

Diungkapkannya, beberapa perbaikan redaksi daripada isi raperda itu memang permintaan dari Kemendagri. Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kemudian melakukan rapat guna membahas pasal-pasal yang diminta untuk diperbaiki.

“Ada beberapa pasal yang kami perbaiki, diganti dan ada pula yang dihilangkan,” katanya kepada media, Selasa (11/6).

Dijelaskan perempuan yang sekaligus sebagai ketua tim raperda ini, perbaikan yang dilakukan salah satunya yakni nama raperda yang awalnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan berubah menjadi Pengendalian Kebakaran Lahan. Sedangkan, lanjutnya, untuk substansi lainnya sudah ada titik terang dari Kemendagri.

“Untuk substansi membuka lahan dengan cara dibakar sudah ada titik terang dari Kemendagri, tetapi kata hutan dihilangkan agar raperda ini tidak menjadi dasar untuk membuka lahan dengan cara dibakar,” beber politikus partai Nasional Demokrasi (NasDem) ini.

Menurutnya, salah satu pasal yang tertera dan dihapus yakni redaksi tentang kearifan lokal yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara dibakar dan hanya masyarakat adat boleh melakukannya.

“Padahal kami berharap keberadaan raperda ini dapat menjawab keluhan masyarakat, khususnya petani Kalteng yang kesulitan bertani karena adanya larangan membuka lahan dengan cara dibakar,” pungkasnya. (abw/ila/ctk/nto)

You Might Also Like