Plt Kepala BPBPK Provinsi Kalteng Mofit Saptono Subagio


PALANGKA RAYA - Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah provinsi akan segera mendirikan posko penanggulangan bencana disetiap daerah.

“Ini untuk menghadapi musim kemarau, meski masih terjadi hujan. Sehingga pemerintah tetap melakukan langkaH antisipasi awal dan pencegahan bencana yang akan terjadi,” kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Mofit Saptono Subagio di halaman kantor gubernur, Senin (10/6).

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan siaga darurat karhutla. Maka tentunya perlu lebih awal menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak lengah dengan kondisi tersebut. Selain itu sosialisasi terus dilakukan. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten atau kota terkait komitmen untuk mendirikan posko karena dinilai sangat penting.

“Ini dapat dilakukan pada zona-zona yang sering terjadi kebakaran dengan berbagi kekuatan dan posisi, dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya kebakaran,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Palangka Raya ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalteng, sesuai dengan arahan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, untuk hati-hati terhadap tindakan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Karena hal itu tentu bukan hanya dapat merugikan merugikan diri sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat yang akan merasakan efek dari bencana kebakaran tersebut.

Mofit menambahkan bahwa berdasarkan laporan terakhir yang diterima, dibeberapa kabupaten seperti Kabupaten Katingan ada 5 kecamatan dan Kabupaten Gunung Mas 4 kecamatan yang mengalami bencana banjir.

“Ini adalah fenomena yang terjadi setiap tahun, disaat curah hujan sangat tinggi. Karena air mengalir dari hulu ke hilir. Maka pada desa atau kecamatan di hilir akan tertahan aliran air agak lama. Juga karena faktor pasang air laut dan daya dukung untuk menahan laju air sudah menurun,” tuturnya.

Sehingga, lanjutnya tugas Badan Penanggulangan Bencana adalah melakukan pemantauan kondisi yang terkini, pada sejumlah wilayah yang dinilai sangat rawan untuk dilakukan antisipasi.

“Ketika daerah masing-masing wilayah perlu dukungan personel, logistik dan lain-lain maka akan segera dilakukan secara prosedural. Kita berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak terkait,” pungkasnya. (nue/uni/ctk/nto)

Loading...

You Might Also Like