Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyerahkan laporan LKPj APBD TA 2018, kepada Waki Ketua DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini, pada sidang paripurna, kemarin.( HMS UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA - Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menegaskan, penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemko Palangka Raya harus menjadi tradisi yang dipertahankan.

Dijelaskannya, dengan opini WTP ini, setidaknya dapat memacu semangat kerja birokrasi pemerintahan. Mengingat jalannya birokrasi terus bergerak dinamis seiring dengan segenap permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan bersama dan sebaik mungkin.

“Hendaknya menjadi penyemangat bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam pengelolaan tatanan pemeritahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset,” ujarnya saat diwawancarai usai sidang paripurna di Kantor DPRD Palangka Raya, Selasa (11/6).

Menurut dia, opini itu menjadi acuan bahwa program pembangunan yang menggunakan APBD sudah dilakukan secara transparan, dan tepat dalam peruntukannya.

“Agar WTP dapat terus diraih, maka setiap pelaksanaan program APBD harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

Selain itu, Umi berharap, agar semua PD di Pemko Palangka Raya dapat menjalankan setiap program kerjanya dengan lebih baik. (ari/ami/iha/CTK)

You Might Also Like