Tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuziy memberi keterangan terkait minimnya fasilitas KPK mulai dari dispenser kotor hingga pengapnya kamar, Jumat (24/5).


JAKARTA – Tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuziy alias Romy, mengeluhkan fasilitas rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Romy, fasilitas di rutan KPK jauh dari kata layak. Terutama, dispenser yang disediakan untuk keperluan minum tahanan. Kata dia, alat tersebut sudah usang, bahkan tidak pernah dikuras. Sehingga menyebabkan sejumah tahanan terjangkit diare.

“Kayaknya dispensernya sudah sejak didirikan KPK belum pernah dikuras. Karena beberapa teman-teman itu bergiliran diare di sana,” ujar Romy di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/5).

Maka dari itu, dia meminta KPK untuk menyediakan fasilitas yang layak kepada para tahanan. Khusus untuk masalah penyediaan air minum, ia mengimbau KPK agar mengganti dispenser yang bermasalah. “Jadi kita minta supaya dikuras lah atau diganti dispensernya,” sambung Romy.

Selain itu, Romy juga menyoroti soal ventilasi rutan yang kurang layak. Ia mengatakan, kondisi sel tahanan pengap lantaran sirkulasi udara yang tidak baik. “Kayak Pak Febri (Juru Bicara KPK) bilang gak pengap. Coba aja suruh di sana tiga hari. Kira-kira pengap gak gitu,” tandasnya.

Menanggapi keluhan Romy, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memastikan perlengkapan, makanan, keamanan, serta kebersihan rutan telah dilakukan sesuai dengan standar yang diatur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia pun mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menerima keluhan dari Romy. Keluhan tersebut, kata dia, seputar kondisi rutan yang panas, serta perbaikan kipas angin dan ventilasi udara.

Terkait keluhan penyediaan air minum, Febri mengakui dirinya telah melakukan pengecekan. KPK telah menyediakan dua unit dispenser dalam keadaan yang layak. Jumlah tersebut, kata dia, dinilai cukup untuk menyediakan air minum bagi seluruh tahanan pria KPK.

“Jika berharap tinggal di rutan nyaman sesuai keinginan masing-masing tahanan tentu tidak akan pernah bisaKarena ada standar yang berlaku dan memang ada pembatasan hak-hak seseorang ketika ditahan,” ucap Febri.

Sebelumnya, Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka. Selain Romy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Penetapan ketiga tersangka itu berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satgas Penindakan KPK di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (15/3) pagi. Dalam OTT itu, KPK berhasil mengamankan total enam orang dan barang bukti berupa uang senilai Rp156.758.000.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menuturkan, Romy diduga menerima uang sebesar Rp250 juta dari Haris Hasanuddin dan Rp50 juta dari Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang tersebut diduga diserahkan untuk pengurusan proses seleksi keduanya dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi, Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi yang juga berstatus sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/FIN/tgr/kpc)

You Might Also Like