Brigjend Pol Rikwanto bersama beberapa Pemred media cetak harian menjalin silaturahmi, Jumat malam (24/5). (AGUS PRAMONO/KALTENG POS)


Memanasnya dinamika politik nasional 22 Mei 2019, ditandai dengan adanya aksi damai oleh demonstran dan ulah oknum perusuh. Bagi demonstran, undang-undang memerintahkan agar Polri mengawalnya. Bagi perusuh, amanat KUHP agar Polri menindak tegas.

 

ALBERT M SHOLEH, Palangka Raya



KALAU mengaku cendekiawan atau seorang tokoh, tapi yang diucapkannya provokatif, apa seperti itu negarawan? Tidak. Ya. Pernyataan bernas dilontarkan Wakapolda Kalteng Brigjend Pol Rikwanto ketika berbincang-bincang dengan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pimred) surat kabar harian (SKH) alias koran.

Situasi keamanan nasional pascapengumuman pemenang Pilpres 22 Mei, boleh dikatakan banyak bola salju (snow ball) yang digulirkan oleh mereka yang merasa tidak puas dengan hasil pesta demokrasi. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia menerima dengan lapang dada.

Snow ball sengaja diciptakan. Tapi gagal terus. Karena Rikwanto mengakui Kapolri sudah menganalisa sejak awal. Makanya diantisipasi.

"Kita tempatkan banyak personel. Mereka melihat petugas sudah pesimistis sehingga tidak jadi berulah. Ketika sempat ada sedikit rusuh misalnya, kita langsung geser personel terdekat. Rusuh tidak sampai membesar," ucap Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rikwanto.

Polri dibenci dan difitnah. Kenapa? Karena Polri mampu mencegah potensi yang mengancam kedaulatan negara. Bersama TNI dan Polri, tidak ada lagi celah. Karena TNI-Polri kompak. Dilah mana yang mengarah memecah belah dan mengadu domba.

Ingat, kata Rikwanto, pergerakan massa pada 1998 yang menginginkan masyarakat. Masyarakat yang menginginkan terkait kekuasaan. Sedangkan pada 2019, lanjut mantan Karopenmas Divhumas Mabes Polri ini, yang menginginkan kekuasaan adalah sejumlah elit. Sehingga ada massa bayaran.

Itu semua diantisipasi dan benar-benar sejak dini. Ditung berapa massa dan berapa personel. Kalau kurang, pergeseran pasukan. Dengan demikian bisa diminimalisir segala potensi terburuknya.

Sejak awal ada analisa yang mengatakan nanti akan ada yang menyebar fitnah kalau 22 Mei kemarin ditemukan peluru tajam dan korban meninggal. Kapolri langsung menyatakan sejak awal Polri tidak memakai peluru tajam.

"Bisa saja massa bayaran itu ditembak oknum mereka sendiri. Polri yang difitnah. Yang teriak itu lah benar-benar sengkuni (dalang bikin rusuh). Harus tegas. Bisa ditangkap," imbuh lulusan Akpol 1988 itu.

Bedakan antara pendemo dan perusuh. Penanganan demonstran sesuai undang-undang kita kawal mulai awal sampai akhir. Kalau perusuh ya ditangani dengan KUHP. Harus tegas.

Jangan melihat penampilannya saja. Lihat yang disampaikan, sesuai tidak penampilan dengan yang diucapkan? Humas harus aktif. Datang ke lapangan. Beri keterangan ke media secepat mungkin. Jangan biarkan sampai berlarut dan opini masyarakat liar. Bagi personel.

"Di lapangan pasti ada wartawan. Datangi, kasih tahu yang terjadi sebenarnya. Jangan menghindar. Beda wawancara di lapangan dengan di meja kantor. Kelamaan menunggunya. Jangan biarkan kabar tidak benar sempat menyebar," ucap pria kelahiran 1 April 1965 ini.

Selain itu, yang terpenting juga media massa. Harus jeli melihat apa adanya. Meski berafiliasi dengan kekuatan politik, jangan keterlaluan terlihat condong ke ini dan itu. Bermain cantik dan harus mengutamakan kepentingan nasional. (*)

You Might Also Like