Rojikinnor


PALANGKA RAYA-Setelah divonis bebas murni oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus pungutan liar (pungli) yang menderanya beberapa tahun silam, kini mantan Sekda Kota Palangka Raya Rojikinnor Jamhuri Basni meminta nama baik dan juga hak-hak yang melekat pada status dan jabatannya dikembalikan. Hal tersebut disampaikannya melalui kuasa hukum, Saiful Bahri,  saat mengambil salinan putusan MA di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Selasa (21/5).

“Dalam isi salinan ini dikatakan bahwa hak-hak dan juga nama baik Pak Rojikinnor harus dikembalikan dan dipulihkan,” tegasnya.

Mengenai waktu untuk pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak yang mungkin dicabut dari Rojikinnor saat terseret kasus pungutan liar, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, pihanya harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dan beberapa pihak terkait, tentang bagaimana bentuk dan caranya.

“Kalau untuk koordinasi dengan pemerintah kota, kami pelajari dahulu salinan putusan ini. Baru kami terima hari ini (kemarin). Harus dipelajari dahulu sebelum dipikirkan apa langkah selanjutnya,” jelasnya.

Disinggung soal adanya kemungkinan akan diajukan peninjauan kembali(PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU), Saiful menjelaskan bahwa putusan MA sudah sama kuat dan sama kedudukannya dengan UU. Ditambahkannya, JPU tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.

“Putusan MA itu sidah final. Yang ajukan PK kecuali ahli waris atau terpidana,” jelasnya singkat kepada awak media.

Sekadar flashback, Rojikinnor terseret kasus pungutan liar pada 2017 lalu. Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, mantan kepala Disperkim tersebut divonis pidana penjara tiga bulan dan denda RP10 juta serta subsider dua bulan kurungan. Putusan tersebut dijalankan terdakwa dengan berstatus tahanan kota. Tak puas dengan putusan tingkat pertama, Rojikkinor mengajukan banding dan kasasi, hingga akhirnya divonis bebas murni oleh MA. (old/ce/ala)

You Might Also Like