ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Pernyataan beberapa warga di Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan yang menyebut salah satu warganya mengklaim lahan secara sepihak, langsung direspons oleh Wardian dan para penggiat lingkungan di Kalteng.

Wardian, salah satu warga yang merasa tersudutkan langsung bereaksi. Ia tidak terima disebut melakukan klaim sepihak terhadap lahan warga serta buronan aparat kepolisian. Pria 64 tahun itu memastikan bahwa pernyataan beberapa warga itu tidaklah benar. Malahan dia mengaku saat ini sedang berada di Jakarta untuk melaporkan tindakan arogansi dan upaya kriminalisasi ke Propam Polri, Kompolnas, Komnas HAM RI.

"Selain itu, saya dan teman-teman pendamping (SOB-Walhi Kalteng) juga mengadukan PT Salonok Ladang Mas (SLM) ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), karena diduga melanggar UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan terkait perampasan lahan,” tulis Wardian dalam secarik kertas putih bermeterai 6.000 yang diantarkan oleh Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) Kalteng Safrudin ke redaksi Kalteng Pos, kemarin pagi (20/5).

Sementara dalam keterangan tertulisnya, Wardian menyebut, pernyataan dari warga yang menudingnya mengklaim lahan secara sepihak adalah tidak benar. Pernyataan itu, lanjut dia, bisa memicu terjadinya konflik dan permusuhan antarkeluarga dan masyarakat di Danau Sembuluh, hanya karena persoalan klaim lahan.

"Salah satu contohnya pernyataan Anang Sabri. Itu tidak benar. Pada 4 Mei, di Batu Gadur saya menanyakan langsung kepada dia, di mana letak dan bukti-bukti kepemilikan tanah yang diklaimnnya. Namun, Anang Sabri tidak bisa menunjukkan letak dan bukti kepemilikan tanah yang diklaimnya tersebut," tegas Wardian.

Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) Kalteng Safrudin juga menyoroti kasus sengketa lahan yang terjadi di Bukit Batu Gadur, Kabupaten Seruyan. Ia membeberkan bahwa kawasan yang berlokasi di Desa Sembuluh I itu memang sedang dalam konflik dan sengketa antara penduduk setempat dengan perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan kelapa sawit milik PT Salonok Ladang Mas (SLM).

Dijelaskan Safrudin, SOB bersama Walhi Kalteng dan beberapa non-government organization (NGO) lingkungan telah lama bekerja sama mendampingi warga di sekitar Danau Sembuluh, telah mengetahui hal itu sejak 2003 lalu. PT SLM mulai melakukan pembukaan lahan dan pembibitan kelapa sawit di wilayah Desa Sembuluh. PT SLM pun sempat melakukan pertemuan dengan masyarakat, termasuk dengan pemerintah desa dan kecamatan.

"Dari pertemuan itu, sebagai besar masyarakat menolak kehadiran dan rencana kegiatan PT SML, karena wilayah itu merupakan lahan untuk berladang dan berkebun bagi masyarakat, serta masih berupa hutan yang di dalamnya banyak terdapat kayu ulin, " terangnya.

Namun, lanjut Safrudin, PT SLM tidak menghentikan aktivitasnya. Malahan pada periode 2009-2010, perusahaan yang masih satu grup dengan PT USTP ini, diduga seringkali melakukan aktivitas ilegal dan bertentangan dengan peraturan. Salah satunya, sengaja memindahkan lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) ke lokasi baru yang berada di luar Amdal lama, tanpa membuat Amdal Baru.

"Warga termasuk Wardian telah secara tegas menolak pemindahan lokasi PKS tersebut, dan meminta agar mencari lokasi lain yang tidak berpotensi menggelontornya limbah, baik limbak cair PKS, limbah B2, atau limba domestikanya ke sungai yang bermuara ke Danau Sembuluh itu," tegasnya.  

Safrudin menambahkan, lokasi PKS ilegal tersebut juga sangat berdekatan dengan jalan negara dan permukiman pendudukan. "Lokasi PKS PT SLM saat ini merupakan lokasi PKS pada 2010 lalu izinnya pernah dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi Amdal Kalteng," bebernya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas N Hartono mengatakan, hingga saat ini warga yang menentang penyerobotan tanah yang dilakukan perusahaan, selalu dihadapkan dengan oknum aparat penegak hukum. Bahkan informasi terbaru, warga yang menentang diisukan sebagai pemain tanah. Isu tersebut dikeluarkan agar perjuangan masyarakat menjadi kendor dan mudah diadu domba.

"Penyebaran informasi ini merupakan upaya menjatuhkan perjuangan masyarakat yang hak-haknya diambil alih oleh perusahaan itu, sekaligus upaya untuk mengaburkan opini publik, bahwa perjuangan masyarakat ini dianggap salah,” pungkas Dimas kepada Kalteng Pos, kemarin.

Hingga berita ini diturunkan, salah satu sumber Kalteng Pos dari perwakilan dari PT SLM belum mau berkomentar terkait laporan warga dan upaya para penggiat lingkungan yang mengadukan ke kementerian.

"Kami jawab nanti," tulis salah satu sumber dari PT SLM melalu pesan WhatsApp, kemarin. (ala/ce)

You Might Also Like