Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akhirnya mengeluarkan ultimatum bahwa jual beli data pribadi adalah kegiatan yang melanggar hukum. Dalam rilisnya, pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Meski demikian, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih menggantung di meja legislatif.

Ketua BRTI sekaligus Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Ismail mengatakan perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang ada.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Paling tidak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian,” jelasnya,

Perlindungan data pribadi juga diatur Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016.

Ada beberapa kasus yang telah dilaporkan oleh Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, kepada aparat penegak hukum dan kini dalam proses penindakan penjualan data pribadi, ungkapnya.

Beberapa kasus yang tengah dalam proses penindakan berupa kasus berkaitan dengan jual beli data, akses data secara tidak sah. Ada pula kasus membuka data pribadi seperti nomor e-KTP dan nomor KK sehingga dapat diakses oleh publik.

“Pelaku dalam kasus itu ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan atau denda maksimal Rp3 miliar,” terangnya.

Untuk memperkuat perlindungan data pribadi, kata Ismail, Kementerian Kominfo telah menginisiasi RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam draft itu juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus. “Data ini terbilang rentan karena jika terbongkar bisa bisa membahayakan dan merugikan privasi subjek data,” tandasnya. (rls/FIN/tgr/KPC)

Loading...

You Might Also Like