Bambang Brojonegoro


JAKARTA – Meski memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia masih belum bisa berbuat banyak dalam perkembangan industri syariah Internasional. The State of Global Islamic Economy report mencatat, Indonesia hanya menempati posisi ke-10 sebagai negara produsen produk halal dunia.

Kementerian PPN/Bappenas pun tengah melakukan berbagai upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah di tanah air. Salah satunya, dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan visi Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka.

The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat, besaran total pengeluaran belanja masyarakat Muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal, dan keuangan syariah mencapai USD 2,1 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga USD 3 triliun pada 2023.

Faktor utama yang mendorong fenomena tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang telah mencapai 1,84 miliar orang pada 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2023. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 85 persen dari jumlah populasi serta menyumbang 11 persen dari total muslim di seluruh dunia, hanya dapat bertengger di peringkat 10 sebagai negara produsen produk halal dunia.

“Kita akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Djuanedi Hadisumarto 1-5, Gedung Saleh Afif, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (14/5).

Dia mengatakan, pengembangan ekonomi syariah harus melibatkan berbagai sektor lain yang nantinya terintegrasi dalam sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Hal tersebut bertujuan agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil.

“Yang secara fundamental menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi Islam,” tuturnya.

Atas dasar itu, Bambang mengharapkan, MEKSI 2019-2024 tersebut dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, MEKSI 2019-2024 juga dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Proses penyusunan MEKSI 2019-2024 ini, menurut Bambang, rancangan kebijakan dan strategi yang dikembangkan benar-benar mendorong perkuatan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan regulator baik di level K/L maupun independen. Juga menerima masukan dari praktisi sektor industri, akademisi, asosiasi, dan berbagai pihak lainnya.

Selanjutnya, pemerintah telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memperoleh gambaran nyata akan kondisi ekonomi syariah yang ada saat ini di dalam negeri.

“Dengan MEKSI 2019-2024 ini, saya harap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,“ tuturnya.

Acara peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah jajaran menteri kabinet kerja. Hadir pula, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI, dan Direktur Eksekutif KNKS beserta jajarannya.

MEKSI 2019-2024 merekomendasikan empat langkah dan strategi utama, meliputi  penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi, dan  penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini,

Langkah lainnya berupa  penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain, serta penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Untuk menjalankan keempat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.(jpc/kpc)

You Might Also Like