Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano (kiri) dan Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun (kanan) saling bertukar cenderamata, Sabtu (18/5/2019).


PALANGKA RAYA – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memaksimalkan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalteng No 1 tahun 2018, menarik perhatian DPRD Sumatera Barat. Keberhasilan itulah yang membuat mereka memilih Kalteng sebagai tujuan studi banding.

"Keberanian merubah Perda ini juga harus bisa menjadi acuan untuk DPRD Sumbar mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang SOTK Pemprov Sumbar yang digunakan saat ini," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano yang memimpin rombongan saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Kalteng yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun di Palangka Raya, Sabtu (18/5/2019).

Dijelaskan Arkadius, saat ini pihaknya tengah menyusun Perubahan Perda Sumbar Nomor 8 tahun 2016 tentang SOTK. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan kunjungan ke Pemprov Kalteng sebagai suatu acuan untuk mereka nantinya. Karena merubah Perda tersebut berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan semata.

"Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai keperluan itu yang menjadi dasar kami ingin merubah Perda tersebut, tidak semua daerah berani merubah termasuk kami," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Arkadius, keberanian DPRD dan Pemprov Kalteng dalam melakukan perubahan Perda SOTK juga terbukti menunjukan keberhasilan dan dampak sangat positif bagi daerah, terutama dalam meningkatkan APBD. Di antaranya dengan melakukan pemisahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuada) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Karena kalau kita merujuk aturan pusat, daerah baru boleh melakukan perubahan itu apabila APBD-nya minimal Rp7 triliun. Tetapi Kalteng yang APBD-nya jelas-jelas hanya Rp 5 triliun, sudah berani melakukan pemisahan dan ternyata dampaknya sangat berhasil,” papar Arkadius.

"Kami sangat berharap ini dapat diterapkan di Sumbar juga. Kami akan mengajukan dasar studi banding ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya dapat disetujui nantinya," ucapnya.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun mengatakan, sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang salah satunya mengatur berdirinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tahun 2018 lalu, kini menunjukan fungsi positif.

Terutama dalam mendukung upaya Pemprov Kalteng untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya.

"Hasilnya luar biasa, meningkatnya juga sangat tinggi. Bahkan hingga April tadi saja sudah bisa melewati target, dari yang hanya Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,7 triliun," kata Endang Kusriatun. (atm/OL/nto)

You Might Also Like