Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun


PALANGKA RAYA – Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang salah satunya mengatur berdirinya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tahun 2018 lalu, kini menunjukan fungsi positif.

Terutama dalam mendukung upaya Pemprov Kalteng untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya.

"Hasilnya luar biasa, meningkatnya juga sangat tinggi. Bahkan hingga April tadi saja sudah bisa melewati target, dari yang hanya Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1,7 triliun," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Kalteng, Endang Kusriatun, Sabtu (18/5/2019).

Dijelaskan Endang, pemisahan kedua perangkat daerah yang awalnya menjadi satu itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan pemetaan kompetensi dan kebutuhan masyarakat.

Karena pemisahan ini Bapenda menjadi lebih leluasa untuk mencari objek-objek yang memberikan banyak pendapatan daerah. "Bapenda lebih banyak melakukan pelayanan-pelayanan dan hasilnya sangat memuaskan," ujarnya. (atm/OL/nto)

You Might Also Like