Oleh Diana Mulawarmaningsih, S.Ag*


Bagi setiap sekolah kegiatan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah rutinitas tahunan yang harus dilalui, demikian pula yang terjadi di sekolah kami. Diawali dengan promosi atau info pendaftaran, proses pendaftaran, dan seleksi siswa. Namun ada yang berbeda dengan PPDB satu tahun terakhir ini, di sela-sela proses pendaftaran sejumlah orang tua dan calon siswa tampak khawatir, bila anaknya tidak bisa diterima di sekolah kami, padahal sebelumnya hal ini tidak terjadi.

Sesuai instruksi yang diberikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia  melalui  Permendikbud No. 14 Tahun 2018  bahwa PPDB tahun ini menggunakan sistem Zonasi. Sayangnya informasi sistem PPDB tersebut belum diterima apalagi dipahami dengan baik oleh orang tua calon siswa yang kebanyakan berasal dari perkampungan di pedalaman kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Sehingga banyak yang belum faham sepenuhnya dengan sistem ini. Dengan alasan mendapatkan pendidikan yang terbaik mereka mengirimkan anaknya untuk bersekolah di ibu kota kabupaten, padahal di tempat tinggal mereka pemerintah sudah membangunkan sekolah buat masyarakat di sana.

Sayangnya, demi mewujudkan keinginan mereka, ada orang tua calon siswa yang rela melakukan kecurangan, salah satunya adalah  dengan membuat surat keterangan palsu, yang menyatakan bahwa calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Padahal setelah dicek ternyata calon siswa tergolong dari keluarga yang mampu.

 

Apa itu Sistem Zonasi?

Menurut Permendikbud No.14 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Sitem Zonasi PPDB Tahun 2018,  sebuah sistem PPDB dimana sekolah wajib menerima paling sedikit 90%  dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima untuk calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat.

 

 Tujuan PPDB dengan Sistem Zonasi

Ada beberapa hal yang ingin dicapai PPDB dengan Sistem Zonasi sperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bapak Muhadjir Effendi, yaitu

1. Meratakan kualitas pendidikan

2. Menyebar calon siswa dengan kemampuan di atas rata-rata.

3. Mengurangi status sekolah favorit/unggulan

 

            Jika ditelaah sebenarnya tujuan dari zonasi dalam PPDB ini sangat baik. Ke depan semua sekolah dapat terisi oleh siswa, dan pesebaran siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata semakin  meluas. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua sekolah menjadi sekolah favorit.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB memang menuai pro dan kontra yang berasal masyarakat. Meski demikian tetap  ada sisi positif yang dirasakan dengan sistem zonasi ini antara lain : kondisi Jarak tempuh sekolah yang lebih dekat, memungkinkan siswa datang tidak terlambat. Secara kesiapan fisik lebih siap, karena tidak kelelahan diperjalan. Adanya persebaran siswa yang memiliki di atas rata-rata, membuat motivasi bagi siswa yang lain, termasuk sekolahnya menjadikan sekolahnya terpacu untuk bergerak menjadi sekolah yang lebih baik.

Dibalik manfaat  positif yang ditimbukannya ternyata ada juga sikap kontra dengan sistem zonasi aja, misalnya ada siswa yang merasa dirugikan, karena hasil belajarnya ternyata tidak bisa digunakan untuk memasuki sekolah yang diinginkannya. Dan masih ditemukan di sekolah yang tidak mampu menampung calon siswa karena keterbatasan fasilitas sekolah karena berada di daerah padat peduduk. Adanya peluang sekolah memberi kesempatan kepada siswa yang tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun sayangnya keinginan kesempatan ini kemudian seolah membuka pintu untuk bisa melakukan kecurangan. Perilaku curang saat PPDB ini menunjukkan betapa rendahnya pola pikir dan mental orang tua siswa, dan ini merupakan praktek buruk bagi anak.

Dalam sebuah sistem yang baru suatu hal yang niscaya tatkala ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang terus menerus perlu dilakukan, agar didapatkan formula yang tepat, sehingga meminimkan resiko yang dapat merugikan siswa. Pemenuhan fasilitas belajar juga menjadi keharusan bagi sekolah-sekolah yang selama ini agak tersisihkan, sehingga sosialisasi kepada masyarakat menjadi keharusan, sehingga masyarakat dapat menjadi pengawal penerapan sistem zonasi ini. Penentuan zonasi sangat penting dan harus ada kesepakatan yang bijak dalam penentuannya.  

Seraya sambil berbenah terhadap sistem zonasi, saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, yaitu

 

 

1. Melakukan redistribusi guru

yaitu mendistribusikan guru-guru terbaik ke semua sekolah dalam satu zonasi atau di luar zonasi, tujuannya adalah agar sekolah-sekolah yang tadinya tidak favorit bisa berkembang.

2. Memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar

Semangat pemerataan pendidikan harus bergulir sampai kapan pun, dan harus diiringi dengan pemenuhan fasilitas belajar untuk sekolah-sekolah.

3. Pelatihan bagi guru-guru

Tidak hanya menyebarkan guru-guru berkualitas, namun pemerintah akan menggelar pelatihan bagi guru, agar guru-guru bisa meningkatkan kompetesinya sebagai guru.

 

Sebagai penutup tulisan, mari sama-sama kita dukung kebijakan pemerintah ini, dengan terus memberikan pemikiran-pemikiran atau usul kepada pemangku kebijakan. Terlepas dari permasalahan dalam implementasinya, sistem zonasi ini secara substansi dan tujuannya sudah bagus, yaitu pemerataan pendidikan di daerah. PPDB dengan sistem zonasi tetap bisa diterapkan hanya perlu pembenahan-pembenahan. Untuk itu semua membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkannya.*Guru Bimbingan Konseling di SMAN 2 Katingan Hilir

Wakil Ketua PD IGI Katingan

You Might Also Like