Rojikinnor


PALANGKA RAYA-Upaya Rojikinnor mengajukan kasasi membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) berdasarkan petikan putusan MA No:233 K/Pid.Sus/2019, menyatakan terdakwa Rojikinnor yang tak lain adalah mantan Sekda Kota Palangka Raya tersebut divonis bebas murni.

Vonis bebas tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya Zet Tadung Allo. Ia menegaskan bahwa putusan MA sudah turun dan diterima kejaksaan.

“Karena merupakan putusan tingkat akhir, maka kami melaksanakan putusan tersebut. Tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan ke depan, kecuali peninjauan kembali (PK). Namun, itu bisa dilakukan kalau ada novum (bukti baru),” ungkapnya kepada Kalteng Pos, Kamis (16/5).

Menurut Zet Tadung Allo, seandainya jaksa menemukan novum, maka bisa mengajukan PK. Kejaksaan akan tetap melaksanakan keputusan MA tersebut.

“Pelaksanaan putusan dilakukan untuk menghormati keputusan itu, yang tentunya sesuai dengan UU yang telah ditetapkan,” ungkap Zet Tadung Allo.

Namun demikian, karena terdakwa tidak ditahan, maka kejari tidak perlu melakukan pembebasan. Pihak Kejari Palangka Raya selaku eksekutor telah menyampaikan salinan putusan itu kepada Kejati Kalteng. Hingga sekarang kejari masih menunggu koordinasi dari kejati, terkait apakah menerima putusan tersebut atau mengambil sikap lain.

“Tetap akan dilakukan eksekusi. Kejari akan memanggil yang bersangkutan, menyampaikan putusan, dan mengeksekusi bebas sesuai amar putusan MA,” tuturnya lagi.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Rojikinoor, Saiful Bahri berencana untuk memberikan keterangan pers terkait adanya keputusan MA kepada kliennya itu. Namun, hingga berita ini diturunkan, baik Rojikinoor maupun kuasa hukumnya belum memberikan keterangan resmi terkait keputusan tersebut.

Terpisah, Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengungkapkan bahwa Rojikinnor masih berstatus sebagai PNS Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

“Dengan adanya putusan bebas dari MA terhadap Pak Rojikinnor, maka beliau masih berstatus PNS,” ucapnya saat diwawancarai Kalteng Pos, kemarin.

Mesliani mengatakan, memang ada surat keputusan bersama (SKB) yang menyatakan bahwa pejabat yang tersandung kasus korupsi dan sudah inckracht, maka wajib untuk dipecat secara tidak hormat. Namun, untuk kasus Rojikinnor tidak berlaku, karena belum ada putusan tetapnya.

“Walaupun SKB itu terakhirnya pada April lalu, namun karena putusannya belum ada dari MA, maka belum bisa diputuskan. Dengan adanya putusan bebas ini, berarti yang bersangkutan masih berstatus PNS,” pungkasnya. (nue/ari/ce/ala) 

You Might Also Like