Sakariyas


PALANGKA RAYA-Kalteng digadang-gadang menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru. Presiden RI Joko Widodo pun mempunyai feeling bahwa ibu kota pengganti Jakarta ada di daerah berjuluk Bumi Tambun Bungai ini. Jika pada keputusan akhir akan terpilih, maka pemerintah daerah menjamin proses pemindahannya akan berjalan mulus.

 

Di Kalteng sendiri, kawasan segitiga emas; Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya, menjadi lokasi yang disiapkan untuk lokasi ibu kota. Total luasan lahan yang disiapkan tiga daerah tersebut mencapai 300 hektare (ha). Jikalau masih kurang, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran memastikan Pemprov Kalteng siap menyediakan tambahan lahan lagi.

 

Bupati Katingan Sakariyas mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota ke Kalteng. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, kata dia, sangat siap jika memang hal itu terwujud.

 

"Pemkab Katingan sudah siapkan 112.000 hektare untuk calon ibu kota ini," tegas Sakariyas usai menjadi saksi sidang perkara yang menjerat Ahmad Yantenglie, di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (14/5).

 

Sakariyas memastikan bahwa tak ada kendala dan masalah apabila ibu kota dipindahkan ke Kalteng, Bahkan ia menyebut bahwa masyarakat sangat mendukung wacana tersebut.

"Pada saat kunjungan presiden (Jokowi), kami sudah menyatakan siap untuk menyiapkan segala sesuatunya," tutur mantan Wabup Katingan itu.

 

Untuk menghadapi kemungkinan ada spekulan tanah di Katingan, Sakariyas menegaskan bahwa Pemkab Katingan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tak mudah memperjualbelikan lahan.

 

"Maka dari itu, sosialisasi selalu kami lakukan kepada masyarakat, supaya mereka jangan menjual lahan mereka. Pemkab tidak akan membeli terlebih dahulu lahan mereka (masyarakat). Karena jika habis lahan mereka, bagaimana nasib mereka nanti. Yang kami pentingkan adalah masyarakat hidup sejahtera, hidup bahagia, bisa mendapatkan lapangan usaha, dan sebagainya. Harapan saya sih, tidak hanya masyarakat Katingan, tapi masyarakat Kalteng umumnya, jangan seenaknya menjual lahan," beber mantan pimpinan Bank Kalteng cabang Kasongan ini.  

 

Sementara itu, rencana pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara semakin kongkret. Dalam diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (13/5), Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa finalisasi penetapan daerah untuk ibu kota diputuskan tahun ini. Menyusul kemudian, pada 2020 sudah dimulai pembangunan infrastruktur dasar.

“2020 sudah memulai, paling tidak penyiapan tanah,’’ katanya.

Selain tanah, tapi juga penyiapan infrasktruktur dasar. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) itu mengatakan, infrastruktur dasar meliputi instalasi air bersih, jalan arteri, dan sejenisnya.

 

Lebih jauh diungkapkannya, anggaran untuk infrastruktur dasar tersebut bisa disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara, untuk pembangunan infrastruktur lain seperti pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) layaknya di Halim Perdanakusuma, bisa menggunakan anggaran TNI atau Kementerian Perhubungan.

 

Bambang menegaskan, rencana pemindahan ibu kota sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Terkait penganggarannya, Bambang menjelaskan, akan menekan seminimal mungkin penggunaan APBN. Sebaliknya, pemerintah bakal memaksimalkan peran BUMN maupun swasta. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif terkait peran BUMN maupun swasta untuk pemindahan ibu kota ini. Namun, mengenai teknis insentif apa saja yang dipersiapan, masih dalam proses kajian.

 

Untuk pengadaan lahan sebagai lokasi ibu kota baru, Bambang menyampaikan bahwa tidak akan menggunakan skema pembelian tanah atau akuisisi tanah (land acquisition). Sebagai gantinya, menggunakan lahan milik negara, seperti lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang sudah habis masa pemanfaatannya.

’’Atau (tanah HGU, red) setelah sekian tahun tidak diapa-apakan, bisa kami manfaatkan,’’ tuturnya.

 

Sementara itu, mengenai lokasi persis ibu kota negara baru sebagai pengganti Jakarta, Bambang mengatakan belum ditetapkan oleh presiden. Menurut Bambang, ada dua tujuan yang melandasi pemindahan itu. Pertama, terkait dengan motivasi pembangunan ekonomi.

 

“Untuk mengurangi kesenjangan Jawa dan luar Jawa,’’ sebutnya. Namun ditegaskannya bahwa pemindahan ibu kota bukalah satu-satunya cara mengurangi kesenjangan itu.

 

Motivasi kedua adalah pembangunan. Menurut Bambang, dengan adanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan, maka akan mendorong pembangunan di pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu. Baginya, semangat pembangunan ini penting, di tengah ketergantungan Kalimantan terhadap sumber daya alam.(don/wan/tau/lum/jpg/ce) 

You Might Also Like