Oleh: M Yogie Pratama Putra, SST*


WACANA pemindahan ibu kota pemerintahan kembali terangkat. Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi tiga dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi calon lokasi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, calon Ibu kota pemerintahan yang baru harus memenuhi berbagai aspek dan kriteria yang ditetapkan. Kriteria-kriteria tersebut tentunya diharapkan dapat terpenuhi agar segala proses pemindahan ibu kota berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Dilansir dari situs sekretariat kabinet republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengutarakan kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi suatu wilayah untuk menjadi lokasi ibu kota. Menurutnya, lokasi ibu kota nantinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Beliau juga melanjutkan bahwa lokasi tersebut diharapkan tersedia sumber daya air yang cukup, dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi, serta tidak terlalu jauh dari pantai karena sebagai negara maritim, konektivitas laut Indonesia itu penting. Selain itu juga, harus merupakan wilayah yang mampu mencegah terjadinya potensi konflik sosial dan memiliki budaya yang menerima para pendatang.

Jika diringkas, terdapat 7 hal utama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan ibu kota pemerintahan. Berikut ini adalah 7 kriteria tersebut yang disertai dengan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kriteria-kriteria tersebut berdasarkan data yang ada:

1.  Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia

Letak astronomis Indonesia berada di antara 6° LU - 11° LS dan 95° BT – 141° BT. Sedangkan letak Provinsi Kalimantan Tengah di antara 0° 45' LU - 3° 30' LS dan 110° 45’ BT – 115° 51’ BT. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan berada di tengah sedikit ke barat dari wilayah Indonesia.

2.  Tersedia lahan luas milik pemerintah

Menurut Kepala Bappenas, luas wilayah yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar 40.000 ha. Sedangkan luas Provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari data sekretariat daerah adalah seluas 15.356.400 ha, lalu untuk wilayah yang kemungkinan direkomendasikan menjadi ibukota baru yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah 239.950, 1.080.500 dan 1.750.000 ha (BPS, Kalimantan Tengah dalam Angka 2018).

3.  Lahan harus bebas bencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kalimantan Tengah dalam Angka, selama tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah hanya terjadi dua jenis bencana yaitu banjir dan kebakaran dengan tidak ada korban jiwa.

4.  Tersedia sumber daya air yang cukup

Provinsi Kalimantan Tengah dikelilingi oleh beragam sungai besar yang membagi wilayah Kalteng menjadi beberapa Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, pada tahun 2017, wilayah perairan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 134.791 ha.

5.  Dekat dengan kota existing yang sudah berkembang

Tujuan dari pembangunan ibu kota baru yang harus dekat dengan kota yang sudah ada sebelumnya adalah untuk efisiensi investasi infrastruktur, diharapkan lokasi pembangunan ibu kota yang baru dekat dengan akses mobilitas darat, laut, maupun udara, serta fasilitas umum seperti sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki satu bandara yang baru saja diresmikan pembaruannya pada tahun 2019 yaitu Bandara Tjilik Riwut, sedangkan untuk transportasi laut sendiri masih belum tersedia di pusat Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya, yang terletak di tengah-tengah dan jauh dari laut.

6.  Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang

Potensi konflik sosial dan budaya merupakan salah satu kriteria yang cukup sulit untuk diukur. Akan tetapi, ada kemungkinan untuk didekati menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh BPS. Berdasarkan data BPS, nilai IDI Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar 76,12. Nilai tersebut masih termasuk kategori sedang, namun sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu sebesar 72,11. Nilai IDI sendiri merupakan indeks komposit yang tersusun dari aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

7.  Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan

Perimeter keamanan dapat dilihat dari nilai proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Menurut data terakhir BPS, proporsi penduduk Kalimantan Tengah yang menjadi korban kejahatan kekerasan adalah sebesar 0,03. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,06. Selain itu juga dapat didekati dengan penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian daerah. Pada tahun 2017, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peringkat 3 provinsi dengan persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi yaitu sebesar 85,44 %, hanya lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Gorontalo.

Penulis adalah Staf Seksi Statistik Produksi di BPS Kabupaten Barito Selatan

You Might Also Like