Suasana pemungutan suara pemilu serentak 17 April 2019. (foto: net)


JAKARTA – Wacana pemisahan Pemilu presiden dan Pemilu legislatif terus bergulir. Fraksi PPP DPR sepakat dilakukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem Pemilu ke depannya.

"Kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," ungkap Achmad Baidowi, anggota Fraksi PPP DPR, saat dihubungi, Selasa (23/4/2019). Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 merupakan perintah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7 tahun 2017.

Wakil Sekjen DPP PPP itu mengatakan, revisi itu dilakukan terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Saat menyusun RUU Pemilu, Pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat (EG, Red) untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa Pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama," ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Menurut dia, apabila ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu, namun keterangan para penggugat di hadapan Pansus tidak boleh diabaikan begitu saja.

Baidowi menegaskan, terkait wacana pemecahan Pemilu nasional (presiden, DPD, DPR) dengan Pemilu daerah (Pilkada dan DPRD) menjadi masalah hukum. "Sebab, putusan MK juga menyatakan Pilkada bukan rezim Pemilu sehingga pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemda. Sementara pembiayaan Pemilu nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," imbuhnya.

Karena itu, menurut dia, usulan pemecahan pelaksanaan Pemilu itu juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK, maka untuk mengubah putusan MK tersebut perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan Pemilu.

Dia juga menyoroti banyaknya korban dari penyelenggara Pemilu 'adhoc', karena sejak awal pihaknya sudah meminta KPU menyiapkan asuransi bagi mereka dan ketentuan pembayaran premi diatur bersama pemerintah yaitu Menteri Keuangan (Menkeu).

"Karena kami menyadari tugas berat mereka yang harus melaksanakan tugasnya dalam satu hari penuh," ujarnya.

Sementara itu, Partai Demokrat menyambut positif wacana untuk memisahkan pelaksanaan pemilihan legislatif tingkat pusat dan daerah.  Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, pemisahan Pileg tingkat lokal dan pusat akan lebih memudahkan terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat.

"Bagi saya ide itu baik, Pilpres dan Pilegnya sama tapi nasional yang lokalnya dipisahkan. Provinsi dan kabupaten dipisahkan," kata Hinca saat berkunjung ke kantor KPU, Selasa (23/4/2019).

Menurut Hinca, dalam Pemilu 2019 masyarakat lebih berfokus pada Pilpres hingga suara pemilihan legislatif tak begitu maksimal. Wacana pemisahan Pemilu tingkat nasional dan daerah itu pun menjadi sebuah solusi untuk Pemilu 2024.

"Penumpukan lima kertas suara saya rasa juga kesulitannya apalagi masyarakat. Suara itu menjadi terpokus ke Pilpres sehingga banyak yang tak maksimal suara itu yang harusnya didistribusikan ke Pileg. Yang agak mudah bagi pemilih itu pilpres dan DPD karena ada gambarnya," tuturnya.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang sebaiknya dipisah untuk pusat dan daerah. Selain lebih fokus, pemisahan ini juga bermanfaat agar masyarakat memahami betul esensi dari pemilihan yang diselenggarakan.

Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari hal itu. Pertama, dalam sistem pemerintahan ada relasi pemerintah dengan legislatif. Semestinya dalam Pemilu serentak itu DPR dengan presiden dilakukan bersama.

"Namun, di daerah kan tidak (tidak ada relasi, Red). Contoh, Pilkada 2018 untuk memilih kepala daerah, nah yang mengusung kan Parpol yang punya kursi atau punya suara hasil Pemilu 2014. Sementara pada 2019 ini kan dilaksanakan Pemilu 2019, itu konstelasi konfigurasi di DPR bisa berubah," ujar Hasyim. (aen/indopos/kpc)

You Might Also Like