Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Anang Revandoko, diapit Danrem 102 Panju/Panjung Kolonel Arm Saiful Rizal (kanan), Kabinda Kalteng serta instansi terkait memberi keterangan kepada awak media perihal persiapan menjelang Pemilu, Senin (15/4).(FOTO :DENAR/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Permainan politik uang (money politic) dan mobilisasi massa dalam setiap pesta demokrasi sudah menjadi rahasia umum. Karena itu, dua persoalan ini menjadi atensi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibantu aparat dari TNI-Polri.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi menegaskan, Bawaslu tidak pernah berhenti melakukan pengawasan terhadap para kontestan pemilu dan pihak lainnya, yang berpotensi melakukan kejahatan selama pesta demokrasi.

"Yang jadi konsentrasi kami itu politik uang dan mobilisasi massa. Tapi pelanggaran yang lain juga tetap diawasi," jelas Satriadi, kemarin.

Disinggung soal daerah yang berpotensi konflik dan rawan terjadinya kecurangan, ia mengatakan, semua daerah  sama-sama rawan. Namun, ada dua daerah yang sangat berpotensi dan cukup rawan.

"Kalau soal potensi konflik dan kecurangan sih, semuanya merata. Akan tetapi, yang cukup rawan itu Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin," jelasnya.

Sejauh ini sudah terdapat 3.000 kasus pelanggaran pemilu yang dilaporkan dan sudah diselesaikan oleh Bawaslu provinsi, dengan adanya klarifikasi dan pemberian sanksi administratif.

Sementara, pengaman pemilu serentak 2019 ini sudah sangat maksimal. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Anang Revandoko, Senin (15/4).

"Pengamanan pemilu yang dilakukan oleh personel Polri Polda Kalteng, hingga saat ini sudah sangat maksimal,” sebut Anang.

Pemaksimalan pengamanan pemilu dilakukan hingga ke tempat pemungutan suara. Juga ada patroli rutin kamtibmas di seluruh pelosok Kalteng.

"Pengamanan yang maksimal tersebut sudah sampai ke TPS. Kami juga melakukan patroli rutin untuk mengidentifikasi potensi konflik yang mungkin saja terjadi," jelas kapolda.

Untuk tujuan pengamanan tersebut, 4.000-an personel kepolisian diturunkan.

"Anggota Polri yang saat ini sudah, sedang, dan akan melakukan pengamanan dan pengawasan pemilu di TPS itu sekitar 4.478 orang," jelasnya.

Demi rasa nyaman masyarakat Bumi Tambun Bungai, sejak awal kepolisian daerah bersinergi dengan sejumlah pihak, seperti TNI, masyarakat sipil, serta pihak lainnya.

“Kami tidak bekerja sendiri. Kami meminta partsipasi aktif masyarakat sekaligus bersinergi dengan TNI,” bebernya.

Danrem 102 Panju/Panjung Kolonel Arm Saiful Rizal mengatakan, dirnya meyakini bahwa situasi kondusif selama momentum pemilu terwujud di Kalimantan Tengah ini. Bukan hanya karena pengamanan yang dilakukan secara maksimal, tetapi lebih pada karakter masyarakat Kalteng, yang dalam kehidupan sehari-hari selalu mengutamakan kedamaian.

"Dari pantauan dan identifikasi kami, Kalteng masih dalam kondisi aman. Benturan atau konflik kepentingan pemilu sangat kecil kemungkinan terjadi," tegasnya.

Berkaitan dengan jumlah personel TNI yang akan diturunkan, dikatakannya, pihaknya akan menurunkan seribu lebih personel untuk bersinergi dengan kepolisian daerah Kalteng.

"Ada 1.867 orang yang diturunkan untuk melakukan pengamanan pemilu hingga ke titik yang paling terkecil. Kami bersinergi dengan Polri," jelasnya.

 

ASN JANGAN TERLIBAT POLITIK

Pemprov Kalteng memastikan dan menjamin bahwa aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Kalteng dapat menjaga netralitas dalam pesta demokrasi ini. Hal itu ditegaskan Plh Sekda Kalteng Sapto Nugroho.

“Seluruh ASN ini harus netral. Gubernur sudah menegaskan kepada ASN agar jangan terlibat politik praktis,” tegasnya, kemarin.

Sapto mengatakan, netralitas ASN ini perlu ditegakkan. Bagi yang melanggar, tentu ada sanksi dan hukuman disiplin yang diberlakukan. Soal pilihan hati adalah urusan masing-masing.

“Silakan untuk pilih siapa saja. Itu adalah pilihan hati masing-masing. Tidak ada yang melarang. Tinggal datang dan salurkan pilihan di TPS nantinya,” tandasnya.

Dijelaskan Sapto, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari kabupaten/kota se-Kalteng, terkait adanya keterlibatan ASN dalam berpolitik. Pihaknya berharap tidak akan terjadi pada ASN di Kalteng ini.

Ia menilai, sejauh ini peran ASN dalam pemilu sudah cukup baik. ASN dapat memposisikan diri sebagai abdi negara untuk tidak berpolitik praktis sesuai aturan yang berlaku.

“Saya rasa sudah cukup baik. Semoga tetap menjaga peran pemerintah dalam pemilu dan politik agar selalu dalam jalurnya,” terangnya.

Hal berbeda diungkapkan Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi. Dia mengatakan, ada satu kasus ASN di wilayah Barsel yang terbukti tak bersikap netral. Akan tetapi, tidak ada laporan resmi masuk ke pihaknya.

“Ada temuan dari kawan-kawan di sana, namun tidak secara resmi melaporkan, karena sudah langsung ditangani di sana,” tegasnya.

 

HARI INI LOGISTIK PEMILU DIDISTRIBUSIKAN KE KECAMATAN

 

Hari ini (16/4), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya melakukan pendistribusian logistik pemilu ke seluruh kecamatan. Sebab, semua persiapan sudah diselesaikan.

Menurut Ketua KPU Palangka Raya Ngismatul Choiriyah, rencana awal pendistribusian dilakukan 15 April. Namun, karena pertimbangan berbagai hal, termasuk menghindari surat suara harus bertahan di tingkat PPS, maka pendistribusian ditunda.

“Kami menghindari logistik kotak suara ini menginap di PPS. Karena itu, kami putuskan besok (hari ini, red) pukul 07.30 WIB baru dilakukan pendistribusian dari kantor KPU,” ungkapnya kepada Kalteng Pos, saat diwawancarai di kantor Polda Kalteng, kemarin.

Ngismatul mengatakan, menurut perkiraan pihaknya, proses penyaluran dari PPK, PPS, hingga ke KPPS hanya membutuhkan waktu sehari saja. Pihaknya menginginkan agar kotak suara tidak terlalu lama berada di tingkat PPS, demi menghindari potensi kecurangan.

“Setiap KPPS nantinya langsung menerima logistik untuk TPS masing-masing,” terangnya.

Dijelaskannya, sebelum dilakukan pendistribusian, KPU kota terlebih dahulu melakukan pengecekan surat suara dan logistik pemilu lainnya dengan melibatkan PPK dari seluruh kecamatan.

“Sebelum penguncian kotak suara, kami sudah menghitung dan mengecek semua yang berada di dalam kotak tersebut. Disesuaikan dengan daftar yang dipegang PPK. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kami juga membuat berita acara serah terima ke PPK,” tandas Ngismatul.

Dikatakan wanita berhijab itu, ada tiga kecamatan yang pendistribusian logistiknya melalui jalur air, yakni Kecamatan Rakumpit, Sebangau, dan Bukit Batu. Di Kecamatan Rakumpit terdapat 14 kelurahan. Setiap kelurahan memiliki satu TPS. Sebagian besar pendistribusian logistiknya melalui jalur air atau sungai. Hanya dua kelurahan yang bisa melewati jalur darat.

“Untuk itu, kami sudah siapkan kelotok untuk distribusi ke kelurahan atau PPS di sana dan akan dikawal oleh aparat keamanan,” ungkap Ngismatul.

Ia menambahkan, jumlah logistik kotak suara untuk pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan pilkada sebelumnya. Karena itu, pihaknya berharap tak ada kendala selama proses pendistribusian.

“Dengan adanya 4.470 kotak suara yang disalurkan ke seluruh wilayah, maka kami berharap tidak ada kendala yang berarti hingga hari pelaksanaan nanti,” ujar Ngismatul.

Sementara itu, Kapolres Palangka Raya AKPB Timbul Siregar mengatakan, untuk pengamanan hari pencoblosan, pihaknya sudah menyiapkan dua personel per TPS.

“Terkait pendistribusian logistik pemilu melalui jalur sungai, kami sudah siapkan speedboat untuk mempermudah pengawalan,” tegasnya.

Dikatakan Timbul, pihaknya sudah memetakan wilayah sesuai zona konflik yang didasarkan pada letak geografis dan kamtibmasnya. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan pengamanan selama pemilu. Pihaknya pun berharap agar penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini berjalan aman dan lancar. (old/nue/ari/ce/ala)

You Might Also Like