Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat bersama Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj (Hendra Eka/Jawa Pos)


Ajakan untuk tidak memilih alias golput mulai bermunculan di media sosial. Seiring dengan itu, aroma politik uang tercium di beberapa daerah. Tak ingin gerakan tersebut mengganggu coblosan besok (17/4), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan seruan resmi.

Kemarin (15/4) dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta semua pihak menyukseskan Pemilu 2019.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan di kantor masing-masing. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pemilu 17 April yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Itu komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, kemarin.

Menurut Haedar, penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk menyukseskan pemilu. Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan baik tanpa kecurangan serta penyimpangan.

Haedar mengajak semua pihak menciptakan suasana tenang, aman, dan damai. Baik menjelang, saat, maupun sesudah pemilihan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan spiritualitas kolektif, merekatkan ikatan persaudaraan, dan menurunkan tensi politik. “Semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apa pun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses pemilu,” tuturnya.

Media sosial dan media massa, ucap Haedar, hendaknya ikut menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Serta tidak melakukan penyebaran hoaks, fitnah, dan hal-hal yang dapat memanaskan situasi pelaksanaan pemilu.

Haedar juga meminta KPU serta Bawaslu bekerja profesional, netral, tepercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, dan rahasia. Penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Tokoh kelahiran Bandung itu menambahkan, semua pihak hendaknya bisa menerima hasil pemilu dengan sabar, jiwa besar, tenggang rasa, dan saling menghormati. Siapa pun yang memperoleh mandat rakyat hendaknya bersikap rendah hati, menjauhi euforia dan keangkuhan, serta menjadikan kepercayaan rakyat sebagai amanah untuk kemajuan Indonesia. “Bagi yang belum memperoleh mandat rakyat, terimalah dengan lapang hati dan jiwa kenegarawanan yang tinggi,” ujarnya.

Jika terjadi sengketa pemilu, kedua pihak bisa menyelesaikannya secara konstitusional sesuai dengan aturan perundang-undangan. Haedar mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik. “Yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarkisme yang merugikan kehidupan bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj juga mengajak masyarakat tidak golput. “Gunakan hak pilih dengan nalar nurani dan memilih calon presiden-wakil presiden serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria sidik, tablig, amanah, dan fatanah,” ucapnya dalam konferensi pers kemarin.

Said juga mengajak seluruh jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, serta sentra gakkumdu menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebersih-bersihnya. “Jangan pernah kompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi,” tegasnya.

Menurut Said, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama yang digelar di Indonesia. Pesta demokrasi itu menjadi batu ujian kesiapan Indonesia berdemokrasi secara maju dan beradab. Dia menambahkan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun ini akan mengukuhkan persepsi dunia bahwa Indonesia dapat menyandingkan Islam dengan demokrasi dalam satu tarikan napas.

Potensi Pelanggaran Teratas

Kecurangan, terutama politik uang (money politics), menjadi sorotan utama menjelang hari H pencoblosan. Tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan bahwa pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ada beberapa yang digarisbawahi. Salah satunya politik uang. “Money politics bisa menyerang siapa saja. Untuk itu agar dihindari. Termasuk menghindari money politics kepada penyelenggara pemilu,” tuturnya kemarin (15/4).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama petugas KPK ketika konfrensi pers terkait kasus yang membelit direktur PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro, Sabtu (23/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Saut menambahkan, tidak tertutup kemungkinan instansinya bertindak apabila menemukan penyelenggara pemilu berbuat curang dengan terlibat politik uang. “Itu sebabnya, KPK bisa saja melakukan penindakan di semua level. Mulai KPPS, panwas, hingga (petugas, Red) rekap suara di KPU kabupaten, kota, dan provinsi,” jelasnya.

Selama ini, terang Saut, KPK terus berusaha mengampanyekan pemilu yang cerdas dan berintegritas. Itu tidak hanya berlaku bagi peserta dan pemilih. “Panitianya juga,” ujar dia. Artinya, penyelenggara pemilu harus bisa menjaga integritas. Jangan sampai malah turut terlibat dalam tindakan curang seperti politik uang. “Itu jelas akan merusak penyelenggaraan pemilu.”

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby membenarkan bahwa ada sejumlah kerawanan menjelang momen coblosan besok. Mulai data pemilih, kesiapan logistik, hingga politik uang. Di antara sejumlah isu tersebut, yang paling rawan adalah money politics. “Politik uang menjadi potensi pelanggaran teratas yang dapat terjadi,” ucapnya.

Selain termuat dalam indeks kerawanan pemilu yang disusun Bawaslu, hal itu diketahui berdasar pengalamannya memantau pemilu. Selama ini politik uang dalam wujud pembelian suara sering ditemukan pemilih saat masa tenang hingga beberapa saat menjelang coblosan. Bentuknya pun beraneka ragam

“Bentuk politik uang yang selama ini ditemukan pemantau JPPR antara lain berupa pemberian langsung melalui koordinator dan setelah pemilihan berdasar kesepakatan,” ungkapnya. Imbalan yang diberikan tidak hanya berbentuk uang dan barang. Ada juga yang terselubung dalam bentuk pemberian pulsa, fasilitas, atau barang publik dan sejenisnya.

Alwan menyebutkan, praktik politik uang terjadi merata di daerah. Namun, ada sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih, yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh dari hasil pantauannya. Ada dua indikator yang digunakan, yakni track record pada pilkada sebelumnya dan melihat para elite atau latar belakang caleg di daerah tersebut. Karena itu, Alwan mendesak pengawas pemilu meningkatkan kinerja di detik-detik menjelang coblosan yang dinilai rawan.(jpc)

You Might Also Like