Alfian Batnakanti


PALANGKA RAYA- Melambungnya harga gas elpiji tiga kilogram di tingkat pengecer, ditambah lagi sering kosongnya stok di tingkat pangkalan sebagai penyalur gas elpiji di Kota Palangka Raya, mendapatkan perhatian Anggota DPRD Kota Palangka Raya.

“Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus dapat memaksimalkan pengawasan terhadap pendistribusian gas elpiji ini. Karena sering kali mengalami kekosongan,” ungkap sekretaris Komisi B DPRD Alfian Batnakanti, kemarin.

Menurut Alfian salah satu cara memperketat pengawasan itu dengan dilakukannya pendataan masyarakat yang berhak menerima penyaluran gas elpiji, hehingga dapat tepat sasaran.

“Terutama pangkalan elpiji, mereka harus memiliki data-data masyarakat yang secara kondisi memang layak menerima gas elpiji,” tandasnya.

Alfian menjelaskan, pangkalan bisa diarahkan berkoordinasi dengan RT/RW daerah masing-masing untuk melakukan pendataan masyarakat mana saja yang berhak menerima penyaluran gas elpiji.

“Bila ini bisa dilakukan, maka proses distribusi akan tepat sasaran dan menjadi lebih lancar. Suplai pun tidak akan bisa dimain-mainkan. Sebab warga telah terdata untuk menerima gas elpiji bersubsidi tersebut,” katanya.

Selama ini, ungkapnya, pihak pangkalan seakan tidak jelas dalam melakukan distribusi sehingga, masyarakat yang tidak berhak menerima gas elpiji malah justru mendapatkan jatah.  Kondisi inilah yang diduga menyebabkan terjadinya kelangkaan gas, terlebih akan berdampak pula pada melonjaknya harga di pasaran.

“Pemerintah melalui instansi teknisnya harus bisa memecahkan persoalan terkait hal tersebut. Mereka yang bertempat tinggal dis ekitar pangkalan itulah yang berhak mendapat suplai gas elpiji. Jadi ini bagian dari pengawasan tadi,” tandas Alfian.

Dirinya pun berharap, dengan adanya perbaikan pendataan masyarakat penerima gas elpiji bersubsidi tersebut, maka kebutuhan gas elpiji bisa terpenuhi dan tercover dengan baik. Di sisi lain carut marut kelangkaan gas elpiji yang terjadi selama ini bisa di atas.(ari/uni)

You Might Also Like