ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, bahwa aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, yang tersandung kasus korupsi dan sudah mendapatkan putusan pengadilan sudah dipecat tidak hormat.

“Beberapa waktu lalu, sudah saya tanda tangani SK yang dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP),” ucap Fairid,  Jumat (12/4).

Dikatakan Fairid, pemberhentian ASN yang tersangkut korupsi itu rata-rata mereka yang sudah memilki produk hukum tetap, sehingga hanya tinggal eksekusinya saja dan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga meteri, dan permintaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk itu.

“Itu juga karena sudah ada permintaan dari pemprov untuk meminta ASN yang bermasalah hukum itu wajib diberhentikan,” tandasnya.

Dirinyapun memastikan, bahwa mereka yang tersandung korupsi memang sudah tidak bekerja lagi di lingkup Pemko Palangka Raya. Bahkan ada diantaranya yang mengusulkan pensiun dini dan tidak aktif lagi menjadi ASN.

“Saya rasa sudah tidak ada yang bekerja lagi ya rata-rata yang bermasalah itu, kalaupun masih ada mungkin dengan adanya surat itu sudah berhenti bekerja saat ini,” tukas Fairid.

Terpisah Plt Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Palangka Raya Mesliani Tara mendadak lupa soal data. Ketika dikonfirmasi berapa jumlah yang dipecat tidak hormat berdasarkan SKB dan surat edaran dari KemenPAN-RB, yang memerintahkan pemda paling lambat April untuk memberhentikan secara tidak hormat kepada ASN korupsi. Dia berdalih untuk data jumlah ASN tersebut ada di stafnya, sehinga ia tidak mengetahui persis. 

“Nanti dulu ya, saya minta untuk jumlahnya karena saya tidak tahu persis jumlahnya berapa,” ucapnya singkat. (ari/ala)

You Might Also Like