Yandri Susanto


JAKARTA – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Yandri Susanto menyebut Ustaz Abdul Somad tidak melanggar netralitas PNS meski bertemu dan menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto.

Menurut dia, Ustaz Somad menyampaikan dukungan ke Prabowo - Sandiaga sebagai personal. Tidak ada kaitan pernyataan dukungan Ustaz Somad dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Dia (Ustaz Somad) sebagai warga negara, boleh saja. Dia kan tidak mengajak orang. Dia menyampaikan sikap pribadinya berpihak ke siapa. Jadi tidak ada masalah. Jangan dicari-cari persoalannya," kata Yandri ditemui di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).

Yandri heran dukungan Ustaz Somad ke Prabowo - Sandiaga dipersoalkan. Di sisi lain, dukungan pejabat negara terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin tidak menuai problem.

"Toh, di sebelah sana banyak juga yang melanggar dan lebih parah dari Ustaz Somad. Itu kan terang-terangan mengajak, mobilisasi, main ancam, main itu. Kalau Ustaz Somad kan bagus, dakwah. Jadi tidak ada yang salah dengan Ustaz Somad," ungkap dia.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy juga menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan ustaz kondang tersebut. Dia menegaskan tidak ada muatan kampanye dalam video yang viral di media sosial dan mainsteam tersebut.

"Saya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UAS. Sepanjang video yang beredar tidak ada ajakan kepada publik dari UAS untuk memilih Prabowo, artinya tidak ada muatan kampanye di sana," kata Habib Aboe, Sabtu (13/4).

Menurut Aboe, jika disimak dengan baik dari awal hingga akhir video, UAS hanya menyampaikan cerita bahwa selama berdakwah banyak dukungan dari masyarakat kepada Prabowo. Selain itu, lanjut dia, dukungan juga berasal dari para kiai kampung yang tidak dikenal.

"Kemudian UAS merasa beban jika tidak menceritakan hal itu pada Prabowo. Jadi, ini bukan dukungan UAS," tegasnya.

Wakil ketua Fraksi PKS di DPR itu mengingatkan KemenPAN-RB juga harus berhati-hati menyikapi hal ini, dan jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. "Apalagi ini masa yang sensitif menjelang pilpres, akan lebih baik jika ditelaah terlebih dahulu secara mendalam," pungkas Aboe menjawab JPNN.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut Ustaz Abdul Somad melanggar aturan netralitas ASN. Sebab, Ustaz Somad secara terbuka menyatakan mendukung capres Prabowo Subianto.

“Ustaz Somad sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa," kata Bima kepada JPNN, Jumat (12/4).

Secara tegas, Bima Haria menilai, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, aturan mainnya sudah jelas. Jangankan bertemu, memberikan tanda like di Facebook saja tidak boleh. (mg10/jpnn/kpc)

You Might Also Like