Ilustrasi. Laporan penemuan surat suara tercoblos kepada Polis Diraja Malaysia. (foto: net)


PENYELENGGARAAN pemilu di luar negeri tercoreng. Kabar tercoblosnya surat suara di Malaysia dapat mengoyak kepercayaan publik. Untuk apa ada pemilu kalau sudah tidak dapat dipercaya lagi.

Sebelumnya beredar luas di internet berupa tiga potongan video singkat. Isinya sejumlah kantong berwarna hitam dan putih yang diduga di dalamnya terdapat surat suara. Dari video tersebut, masyarakat setempat menunjukkan surat suara untuk pemilihan presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan tertentu. Tak hanya itu, terdapat temuan surat suara yang sudah tercoblos dari beberapa anggota legislatif dari partai politik tertentu.

Dalam video itu disebutkan temuan tersebut berdasarkan penggerebekan masyarakat setempat di ruko kosong di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia.

Melalui keterangan tertulisnya, Panwaslu Kuala Lumpur menemukan berkarung-karung surat suara. Ketika diambil sampel terdapat surat suara tercoblos 01 di dua lokasi berbeda. Total surat suara di dua lokasi itu berjumlah 40-50 ribu surat suara.

"Jumlah keseluruhan surat suara di dua lokasi berjumlah 40-50 ribu surat suara," ujar Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana, Kamis (11/4/2019).

Di lokasi pertama di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, terdapat 10-20 ribu buah surat suara.

"Berdasarkan sampel yang dibuka di lokasi, semua surat suara telah dicoblos pada paslon 01. Untuk surat suara legislatif sudah dicoblos Partai NasDem dengan caleg NASDEM DPR RI no urut 3," tutur Yaza.

Begitu juga di lokasi kedua. Petugas Panwaslu mengambil sampel dan hasilnya dari seluruh sampe tersebut terdapat surat tercoblos 01.

"Di lokasi kedua, surat suara yang di coblos yaitu capres 01 dengan caleg DKI Dapil II NasDem No 2. Terdapat juga beberapa lembar susu tercoblos caleg Demokrat nomor urut 3," tutur Yaza.

Komisioner KPU lain Viryan Azis menambahkan, data pemilih di PPLN Kuala Lumpur totalnya berjumlah 558.873 pemilih. Rinciannya laki-laki sebanyak 301.460 pemilih, sedangkan perempuan berjumlah 257.413 pemilih.

Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilihnya melalui TPS berjumlah 127.044 pemilih yang tersebar di 255 TPS. Sedangkan pemilih yang mencoblos melalui KSK sebanyak 112.536 pemilih yang tersebar di 376 KSK. Lalu total pemilih melalui Pos sebanyak 319.293 pemilih yang tersebar di 160 Pos.

KPU Selidiki Keaslian Surat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelidiki keaslian surat suara di Malaysia yang diduga sudah tercoblos, baik untuk pemilihan presiden dan calon anggota legislatif seperti dalam rekaman video yang beredar di media sosial.

“Surat suara itu belum jelas produksi KPU atau bukan, gudang itu punya KPU atau bukan, kalau kita belum jelas, tiba-tiba berandai-andai itu kan tidak bisa," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

KPU mengadakan rapat mendadak yang membahas terkait video tersebut yang beredar di media sosial termasuk pesan berbasis aplikasi, WhatsApp.

KPU, katanya, sedang mengklarifikasi semua hal yang terdapat dalam video singkat tersebut.

Klarifikasi itu, lanjut dia, menyangkut tempat penyimpanan surat suara yang disewa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), metode pemungutan suara baik melalui TPS, kotak suara keliling (KSK) atau pos serta waktu pemungutan suara dengan ketiga cara itu.

Selain itu, KPU juga mengklarifikasi cara pengemasan surat suara seperti di dalam video yang dikemas di dalam kantong.

Metode pemungutan suara dengan KSK, lanjut dia, surat suara ditempatkan di dalam kotak suara yang disegel bukan di dalam kantong seperti dalam video itu.

"Ini harus diperjelas dulu, karena kami belum mendapat informasi jelas tentang hal itu, maka kami akan klarifikasi dulu. Kalau sudah dapat informasi memadai, baru kami akan mengambil sikap, kebijakannya bagaimana," imbuhnya.

Senada dengan Hasyim, Ketua Kelompok Kerja PPLN Wajid Fauzi mengaku masih menunggu informasi dari PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tim dari KPU, kata dia, juga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

"Kami masih menunggu dari PPLN Kuala Lumpur. Mereka masih mencari fakta, sebenarnya seperti apa," ucapnya ketika dikonfirmasi.

Wajid lebih lanjut menjelaskan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Malaysia cukup banyak yakni mencapai sekitar 550 ribu pemilih.

Pemungutan suara di Malaysia dilaksanakan pada Minggu (14/4/2019) yang tersebar di lima titik PPLN yakni Johor Baru, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching dan Penang.

Sudah 7 Negara

Sementara itu, sebagian pemilih luar negeri telah melaksanakan pemungutan suara Pemilu 2019. Dibanding dalam negeri, Komisi Pemiliham Umum (KPU) mendahulukan penyaluran hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sejak 8 sampai 14 April 2019. Terdapat 130 titik atau kota yang tersebar di sekitar 99 negara tempat penyaluran hak pilih.

Saat ini sudah ada tujuh negara yang mengadakan pemungutan suara. Kota Sana'a di Yaman mengawali proses pemungutan suara pada Senin (8/4/2019) lalu. Menyusul berikutnya Panama City di Panama dan Quito di Ekuador.

Pada Rabu (10/4/2019) giliran Kota Bangkok dan Kota Songkhla di Thailand menggelar pemungutan suara. Lalu Kamis (11/4/2019), ada tiga negara yang menggelar Pemilu, yakni Teheran di Iran, Vientiane di Laos, dan Tashkent di Uzbekiztan.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid menjelaskan, pemungutan suara di luar negeri bisa dilakukan melalui tiga cara. Pertama, pemilih bisa langsung mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di kantor perwakilan Indonesia. Panitia Penyelenggara Luar Negeri (PPLN) telah menyediakan 789 TPS luar negeri.

Kedua, pemilih bisa juga menyalurkan suaranya melalui kotak suara keliling (KSK) di titik yang sudah ditentukan. PPPLN telah menyediakan 2.326 KSK bagi para pemilih. "Jadi KSK akan mendatangi para pemilih yang konsentrasi massanya besar. Seperti di pabrik-pabrik, perkebunan dan lainnya," katanya di Kantor KPU RI Menteng Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Ketiga dengan metode pos. Pramono mengatakan, model ini berupa PPLN mengirimkan surat suara ke alamat WNI yang telah terdaftar sebagai pemilih di luar negeri. PPLN telah menyediakan 426 jalur pos.

Pramono mengklaim bahwa proses penyaluran hak pilih di Ekuador, Panama serta Thailand tidak ada masalah sama sekali. Pasalnya, jumlah pemilih di dua wilayah Amerika itu kecil sekali. Sementara jumlah pemilih di Yaman berbanding terbalik. Ini karena banyak pelajar yang bersekolah di sana.

Proses pemungutan suara di Yaman, lanjut Pramono, mengalami sedikit kendala lantaran KBRI di negara tersebut telah ditutup. Penutupan KBRI terjadi sejak awal Januari 2019 lantaran Yaman tengah dilanda konflik perang.

Pramono menambahkan, untuk urusan pengamanan dan penghitungan logistik juga dipindahkan ke KBRI Oman. "Kemarin persiapan teknisnya agak berat karena di Yaman situasi konflik perang, transportasinya tidak bagus. Jadi logistik kita kemarin dibawa PPLN (naik bus umum, jalan dan harus hati hati," paparnya. "(Ketika mengantar logistik, Red) itu malah setiap saat ada suara tembakan. Jadi kalau denger ceritanya teman-teman Yaman itu luar biasa," imbuhnya.

Pramono menegaskan, pemungutan suara di luar negeri tidak dibarengi dengan penghitungan suaranya. Penghitungan baru dilakukan pada 17 April mendatang secara serentak di seluruh dunia. Kotak suara yang berisi C1 atau surat suara yang sudah dicoblos akan dibawa ke kantor KBRI setempat atau tempat lain yang disepakati PPLN dengan pengawas untuk diamankan.

Pramono mengatakan, ada standar operating prosedur sendiri untuk tempat yang dijadikan penyimpanan kotak suara. Ia sebut seperti harus dilengkapi dengan petugas keamanan dan dilengkapi dengan kamera CCTV. "Nanti di tempat itu kotak suara diamankan di salah satu ruangan khusus yang dilengkapi dengan kamera CCTV," jelasnya.

Dari segi pengawasan, Bawaslu RI mempunyai tim Panwaslu luar negeri yang bertugas mengawasi tiga metode pemungutan suara serta penghitungannya.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, untuk wilayah dengan jumlah pemilih lebih dari 5 ribu, pihaknya mempunyai tiga pengawas di setiap negara. "Kalau untuk KSK, Semua KSK yang dibentuk untuk melakukan pengawasan TPS keliling itu juga kita siap pengawasan. Kalau yang sifatnya di TPS dan KSK clear diawasi," ungkapnya.

Afif mengungkapkan, pihaknya mempunyai problem terkait pengawasan untuk metode pemungutan suara via pos. Masalahnya, metode pos menggunakan pengiriman yang dilakukan oleh perusahan pos. Sementara pengawas tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut. "Pos ini kan (pengawas, Red) tidak bisa masuk langsung karena otoritas delivery dan pengirimannya juga itu adalah otoritas pos luar negeri," bebernya.

Adapun total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri mencapai 2.058.191 yang terdata di 260 PPLN. Pemilih luar negeri hanya akan mendapatkan dua surat suara, yakni untuk pemilihan presiden dan anggota DPR calon legislatif bagi daerah pemilihan DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. (bar/dan/jaa/indopos/kpc)

Loading...

You Might Also Like