Ilustrasi.NET


KUALA PEMBUANG - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tuna Sosial harus ditangani semua elemen. Karena penanganan penyandang masalah sosial sudah seharusnya menjadi program prioritas pemerintah. Karena hal ini sudah tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Guna memberikan pemahaman arti penting dalam penanganan PMKS Tuna Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalteng menggelar sosialisasi penanganan PMKS Tuna Sosial di aula Kesbangpol Seruyan, Rabu (10/4). Kegiatan ini dihadiri seluruh unsur yang terkait dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Seruyan. Dengan narasumber Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinsos Provinsi Kalteng, Ruary, AKS, MKes.

Ruary dalam arahannya mengatakan, penanganan PMKS sudah menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Semua pihak pun harus terlibat untuk menggalang kekuatan serta bersinergi dalam penanganannya.

“Dalam penanganan terhadap PMKS tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Untuk menanganinya, perlu sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jika tidak ditangani serius, maka persoalan kemiskinan akan tetap ada,” akuinya.

Menurut Ruary, adapun persoalan mendasar bagi PMKS, yakni tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ke depan, mereka harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri, terutama dari sisi ekonomi.

“Kami pun akan terus berkomitmen untuk menangani dan mengatasi PMKS di daerah ini. Diharapkan program ini akan menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha dan masyarakat,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Seruyan H Dadan Supandi dalam sambutannya yang dibacakan Kabid Resos Dinsos Seruyan Mujiyem menyambut baik diadakannya sosialisasi tentang penanganan masalah sosiali ini. Karena hal ini sebagai bentuk untuk menyamakan persepsi guna terus berkomitmen dan bersinergi dalam penanganan maksimal terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Seruyan.

“Untuk menangani masalah PKMS dan melaksanakan seluruh programnya, diperlukan perhatian dan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah saja, tapi harus semua unsur. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang  kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, dan mereka dapat hidup dengan layak serta mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosial sebagaimana mestinya,” tegasnya. (yad/ens/iha/CTK)

You Might Also Like