Peserta dan narasumber foto bersama di sela-sela sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif 2019 di Palangka Raya, Kamis (14/3).( EKO/ KALTENG POS)


PALANGKA RAYA - Penyelamatan sapi betina produktif terus digencarkan pemerintah dengan meningkatkan pengawasan di hulu dan hilir. Pasalnya, pemotongan sapi betina produktif masih rawan terjadi di Kalteng. Berdasarkan data, tercatat 42 kasus pemotongan betina produktif di 2018.

“Walaupun terjadi penurunan kasus yang signifikan dibandingkan Tahun 2017 yaitu 98 kasus. Masih tingginya kasus pemotongan betina produktif di Kalteng menjadi perhatian serius bagi kita semua,” tukas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kalteng Hj Sunarti melalui Sekretarisnya Muhajirin Akbar dalam sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif 2019, Kamis (14/3).

Terkait upaya pemerintah dalam percepatan peningkatan populasi ternak sapi. Maka secara tegas Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, DTPHP Kalteng dan OPD masing-masing Kabupaten yang menangani fungsi Kesmavet  bekerjasama dengan Baharkam Polri,  Binmas Polda Kalteng dan Babinkamtibmas Kabupaten/ Kota mengharuskan agar penyembelihan sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

“Kami imbau untuk tidak memotong sapi betina produktif karena ada UU-nya dengan sanksi pidana. Pemotongan di RPH untuk mempermudah pengawasan. Untuk tahap awal kita masih mengedepankan langkah persuasif dengan imbauan. Namun jika mengabaikan atau masih tetap tidak patuh, langkah pidana bisa dilakukan oleh kepolisian setempat,” tukasnya.

Sementara Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DTPHP Provinsi Kalteng Drh Nina Ariani Msi menegaskan larangan penyembelihan sapi betina produktif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), yang  menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

“Sementara dalam pasal 86, diatur sanksi pidana kurungan bagi orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta,” jelasnya selaku panitia.

Untuk itu, diharapkan untuk tidak potong sapi betina masih produktif, karena ada undang-undang dengan sanksi pidana. Selain Babinkantibnas, Sabhara juga lakukan patroli cek dalam hal tugasnya, kalau seandainya terjadi pelanggaran, dari Reserse bertindak dengan UU.

“Untuk Lokus pengawasan pengendalian pemotongan betina produktif Tahun 2019 di RPH Kabupaten Kobar dan RPH Kota Palangka Raya,” ungkapnya. (pri/uni/iha/CTK)

You Might Also Like