Bambang Haryo Soekartono


ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan. Pemerintah dinilai melemparkan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Menurut Bambang, dalam Undang-Undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak. Tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas pemerintah merawat dan memperbaiki hutan dengan program kehutanan sosial untuk 7 juta orang boleh masuk hutan dan menempati 14 juta hektar untuk masa konsesi 30 tahun.

Ini adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari 3,5 triliun pada 2012 menjadi 7,8 triliun di 2019.

"Pemerintah seakan akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban Negara, sekarang ini ada 7 juta orang, untuk 14 juta hektar dimasa 30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial," kata Bambang melalui rilisnya yang diterima kaltengpos.co, Kamis (14/3).

Disamping itu, Anggota Banggar DPR-RI ini mengatakan, orang yang merawat hutan jumlahnya mencapai 7 juta orang. Selain merawat, dia diminta untuk bercocok tanam didalam hutan. "Lah, kalau bercocok tanam disitu, maka tidak akan jadi hutan lagi, maka jadi persawahan disitu. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan," tegas Bambang.

Jadi, lanjut Bambang, hutan sebagai sumber air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna harusnya dilindungi dan sterilkan dari manusia.

Lebih lanjut dia juga menyentil Presiden Jokowi yang sebagai alumni kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM)  tidak punya jiwa memproteksi hutan.  "Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli terhadap masalah kehutanan bagaimana hutan harus diprotek, dirawat, dan diperbaiki yang rusak,” kritik Bambang.

Selain itu menurut dia, kerusakan ekosistem satwa akibat perambahan hutan imbas dari kebijakan kehutanan sosial. menjadi tidak bisa melangsungkan hidup lantaran di bantai secara membabi buta karena dianggap hama.

Karena itu, Bambang menilai Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan isinya karena membiarkan hutan rusak akibat tidak dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara. β€œHal itu juga diperparah dengan pengangkatan Menteri yang mempunyai disiplin ilmu pertanian, bertolak belakang dengan kehutanan,” tutup Bambang. (son/nto)

You Might Also Like