Anggota DRPD Kota Palangka Raya bersama Wakil Wali Kota saat melakukan pertemun di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, beberapa waktu lalu. (DPRD FOR KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra mengatakan, dokumen peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan syarat utama dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2018-2023. Atas hal tersebut, perda RTRWK akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

 

“Sebenarnya pembahasan RTRWK sudah dilakukan pada 2013 silam dan pada 2014 sudah diparipurnakan kemudian diajukan evaluasi ke gubernur. Setelah mandek bertahun-tahun, Maret 2018 dilanjutkan kembali penyempurnaannya dan saat ini hasil evaluasi gubernur sedang dibahas,” ujar Beta, belum lama ini.

 

Dikatakannya, menindaklanjuti hal itu, pada 6 Maret 2019 lalu, DPRD dan Pemerintah Kota sudah melakukan rapat konsultasi terhadap evaluasi Gubernur di Direktrorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri).

 

Dikatakannnya, di kementerian sudah ada hasil positif meskipun hanya validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRWK yang belum selesai. Begitu selesai maka dalam waktu dekat hasil evaluasi gubernur akan ditetapkan dan diparipurnakan.

 

“Sebelumnya juga kita melakukan konsultasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) RI, dan mendapatkan validasi rekomendasi peta daerah dengan skala 1:25000. Semua syarat dan tahapan sudah kita penuhi, tinggal menunggu evaluasi dokumen KLHS dari gubernur saja,” tegas Pilitisi Wanita dari Partai PAN ini.

 

Dia menuturkan jika perda RTRWK sangat penting. Di antaranya sebagai acuan untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Kedua, semua pembangunan tekait fisik dan tata ruang mengacu pada dokumen tersebut.

“RTRWK kita sudah sangat mendesak. Termasuk permasalahan pembangunan infrastruktur kita di sini menjadi terkendala karena belum ada perda di atasnya,” pungkasnya. (ena/uni)

 

You Might Also Like