Parlin Bayu Hutabarat


KUALA KAPUAS-Kuasa hukum Mardianty, Parlin Bayu Hutabarat SH MH, yang tergabung dalam Pakpahan Hutabarat Advocate & Legal Consultants pusat Palangka Raya, sebagai pihak pelapor dugaan manipulasi data hasil tes CPNS Kabupaten Kapuas tahun 2018 untuk formasi bidan terampil di Puskesmas Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, melayangkan surat dengan tujuan Kapolres Kapuas, Rabu (13/3).  


Parlin melalui rilisnya, Kamis (14/3) menyebut, surat yang dilayangkan pihaknya sebagai kuasa hukum, di antaranya berisi bahwa informasi yang mereka dapatkan, ada surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan nomor DG.01.01/II/1979/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, perihal hasil verifikasi data puskesmas terpencil dan sangat terpencil, yang ditujukan kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Di dalam surat tersebut menyatakan bahwa UPT Puskesmas Pulau Kupang berstatus terpencil.


Kemudian, ada surat dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan RI nomor DG.01.01/II/0594/2019 tertanggal 21 Februari 2019, dengan tujuan Bupati Kapuas, perihal klarifikasi status kawasan puskesmas, menyatakan bahwa status kawasan Puskesmas Pulau Kupang berkarakteristik pedesaan (sesuai SK Bupati Kapuas tahun 2017).


Selanjutnya, ada pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. Pada lampiran huruf j angka 1 berbunyi, pengelolaan hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati.


"Oleh karena itu, untuk menguji kebenaran dari suatu perbuatan penambahan nilai 10 pada hasil SKB kepada peserta seleksi CPNS atas nama Norhalimah (penambahan karena status Puskesmas Pulau Kupang disebutkan terpencil), maka harus diselidiki siapa yang berwenang menambah nilai 10 (memerhatikan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018)," terang Parlin.


Selain itu ditambahkannya, harus diselidiki juga apakah benar bahwa surat Badan PPSDM Kesehatan tertanggal 28 Agustus 2018 itu dijadikan dasar oleh seluruh panitia seleksi se-Indonesia (tidak hanya panitia seleksi di Kabupaten Kapuas).


"Dengan demikian, kami sebagai kuasa hukum berharap penjelasan tersebut di atas dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengungkap carut-marutnya seleksi CPNS tahun 2018 di Kabupaten Kapuas. Karena kami menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk merugikan klien kami, yang harusnya dinyatakan lulus seleksi. Kami juga meminta penjelasan terkait penanganan penyelidikan laporan klien kami tertanggal 16 Januari 2019 yang sedang berjalan," ungkap Parlin


Di sisi lain, pihaknya juga menyakini bahwa aparat penegak hukum dapat menegakkan supremasi hukum yang profesional, proporsional, dan transparan, demi  menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum. (ce/tim)

Loading...

You Might Also Like