Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, bersama unsur Muspika dan pengurus Miftakul Falakim Mubta'dziin saat pertemuan di Polres Batu, Rabu (13/3) sore. (Fisca Tanjung/JawaPos.com)


Pihak Kepolisian Polres Batu bergerak cepat untuk mengusut adanya informasi puluhan 52 warga Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo, yang secara serentak pindah ke Kasembon, Kabupaten Malang lantaran adanya isu kiamat. Mereka pun menegaskan bila isu tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. 


Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan beberapa pihak untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Proses klarifikasi itu dilakukan dengan mengundang semua pihak terkait ke Polres Batu, Rabu (13/3) sore. 


"Kami juga bekerja sama dengan Muspika, Pemkab Malang, MUI, NU, FKUB, termasuk anshor, untuk meluruskan informasi yang beredar saat ini, yang mana beberapa orang warga di Kabupaten salah satu Provinsi di Jatim mondok juga sebagai salah satu santri di pondok tersebut," ujarnya, Rabu (13/3).


Dari pertemuan tersebut, didapat beberapa informasi hoaks. Antara lain tentang akan adanya huru-hara kerusuhan setelah bulan suci ramadan, adanya senjata tajam golok dan foto tokoh kiai ulama yang dijual seharga Rp 1 juta, termasuk adanya anak-anak atau pun para santri yang disuruh menjual harta kekayaan dan diserahkan kepada pondok.


"Termasuk yang paling mengerikan adalah anak-anak kelas 5 SD, kalau pada saat paceklik dia akan memotong tangan adiknya untuk dijadikan santapan makanan," lanjutnya. 


Budi menerangkan, hal itu merupakan informasi yang bisa menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat. "Ini juga bisa merugikan pondok pesantren yang sudah mengajar anak didiknya sesuai dengan kaidah islam yang benar, ini malah menjadi salah," kata dia. 


Fatalnya lagi, lanjut dia, hal ini bisa menjadi pemicu amarah bagi ponpes lain atau umat islam lain. Oleh karena itu, pihaknya hadir untuk menetralisir serta meng-counter informasi ini. "Secara sah itu berita bohong," tegasnya. 


Dia menguraikan, berdasarkan data dari pengurus ponpes, setidaknya ada sebanyak 573 santri dari 177 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam ponpes. Sementara sebanyak 132 santri dari 45 KK berada di luar ponpes. Selanjutnya, dari 396 anggota, 277 orang tinggal di dalam ponpes dan 119 orang di luar ponpes. 


Dia mengungkapkan, santri-santri tersebut berasal dari sejumlah wilayah. Antara lain dari Kasembon sebanyak 51 orang, Kediri 106 orang, Lampung 50 orang, Ponorogo 42 orang, Jember 63 orang, Boyolali 45 orang. Sementara lainnya ada yang berasal dari Sukoharjo, Karanganyar, Tuban, Surabaya, Jombang, Mojokerto, Blitar, Ngawi, Tulungagung, Nganjuk, Jember, Magelang, dan Ngasem. "Jadi info yang beredar dari Ponorogo itu berjumlah 42 (orang)," jelas Budi. 


Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Miftakul Falakim Mubta'dziin Muhammad Romli yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. "Tidak ada, itu hoaks semua," tegasnya. 

Dia mengaku memang pernah menerangkan kepada santrinya, bila Ramadan ada meteor yang jatuh, maka akan ada huru-hara selama 3 tahun. "Selama 3 tahun kemarau, itu ada hadist nya. Setelah itu Dajjal dan seterusnya. Itu yang saya terangkan. Kalau masalah ada isu saya memberi fatwa huru-hara sebelum pilpres atau menjelang pilpres itu hoaks semua," terangnya. 


Menurutnya, isu tersebut dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Gorengan dari orang tidak bertanggung jawab," imbuhnya. 


Sementara itu, ketika ditanya terkait penjualan aset, Romli menerangkan bila di ponpes tersebut mempunyai program triwulan untuk menyongsong datangnya meteor. Yakni dengan mengumpulkan makanan untuk persediaan saat meteor tersebut datang. Meteor itu sendiri, lanjut dia, merupakan satu dari 10 tanda besar datangnya hari kiamat. 
 
"Makanya tiap orang kalau mau mengungsi ke pondok itu diwajibkan untuk membawa makanan sendiri sendiri. Itu dirumuskan akhirnya 5 kuintal per kepala, itu untuk dia sendiri kalau terjadi meteor," terangnya.


"Kalau tidak terjadi, maka selesai ramadan dibawa pulang sendiri sendiri, itu sudah 3 tahun (berjalan). Laa mereka terus kemudian kalau ikut ke pondok itu untuk perbekalan syarat 1 tahun mereka menjual sapi, kambing, ya itu kan saya tidak tahu," lanjutnya. 


Menurutnya, program tersebut seperti istilah sedia payung sebelum hujan. "Jadi kalau dikatakan disuruh menjual aset terus diberikan pada kiai, MashaAllah sangat kejam," pungkasnya.(fis/sar/jpc)

You Might Also Like