ILUSTRASI/NET


JAKARTA- Empat oknum anggota Komisi B DPRD Kalteng didakwa menerima suap sebesar Rp240 juta dari tiga orang pejabat tinggi sebuah perusahaan besar swasta (PBS). Terdakwa penerima suap itu, yakni Ketua Komisi B Borak Milton, Sekretaris Komisi B Punding LH Bangkan, Edy Rosada, dan Arisavanah.


“Para terdakwa telah menerima uang yang jumlahnya Rp240 juta,” ucap jaksa M Takdir Suhan, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (13/3).


Jaksa menilai, uang sebesar Rp240 juta tersebut diterima keempatnya dari tiga pejabat salah satu perkebunan kelapa sawit di wilayah Kotawaringin Timur dan Seruyan.


Jaksa menjelaskan, pemberian uang tersebut dengan beberapa tujuan.Pertama, diduga bertujuan supaya keempat terdakwa dan anggota Komisi B DPRD lainnya tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Padahal, rapat itu sebagai salah satu fungsi pengawasan anggota dewan.


Selain itu, jaksa menduga uang tersebut diberikan agar anggota DPRD tidak mempersoalkan masalah tidak adanya izin hak guna usaha (HGU), dan tidak adanya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH), serta belum adanya plasma yang dilakukan perusahaan.


“Terdakwa I (Borak) menyampaikan akan meluruskan pemberitaan di media massa dan mengupayakan tidak melakukan RDP. Saat itu terdakwa II (Punding) mengatakan, untuk memenuhi keinginan tersebut, harus ada yang dipenuhi sebesar Rp300 juta. Selanjutnya diputuskan oleh terdakwa I dengan mengatakan “iya, kalau kawan-kawan iya, Rp20 juta lah”, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang, sehingga totalnya sebesar Rp240 juta," ungkap jaksa Irman.


Untuk memenuhi itu, pihak perusahaan mencairkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Edy Rosada dan Arisavanah.


"Menyerahkan uang Rp240 juta yang disimpan di tas jinjing kain berwarna hitam kepada Edy Rosada dan Arisavanah di Food Court Sarinah Jakarta. Juga sempat menyampaikan pesan, yang meminta agar Komisi B DPRD Kalteng meluruskan pemberitaan PT BAP di media. Tidak lama kemudian, mereka diamankan petugas KPK," tambah jaksa M Takdir.


Keempatnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (int/kus/abe/ce/JPC)

Loading...

You Might Also Like