At Prayer


PALANGKA RAYA-Maraknya kasus asusila yang terjaring di wisma maupun indekos di Kota Palangka Raya mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Palangka Raya. Penerapan hukum adat kepada pelaku asusila dinilai perlu dikaji agar bisa mengurangi perilaku asusila ke depan.


Anggota DPRD Kota Palangka Raya At Prayer mengatakan, berbicara perlu tidaknya sanksi adat bagi pelaku mesum tentu harus melihat berbagai aspek. Menurutnya, sanksi adat tentu tidak begitu saja bisa diterapkan.


"Kalaupun sanksi adat untuk orang berzina, sanksinya hanya bersifat memberi pembinaan moral dan sosial. Sedangkan untuk sanksi yang tegas tentu tetap berdasarkan undang-undang formal," ungkapnya, Rabu (13/3).


At Prayer mengungkapkan, bagi pelaku mesum atau zina sanksi hukum adat tersebut sudah cukup menyakitkan. Sebab pelaku akan sadar bahwa hukum sosial dan moral yang dilanggar telah dinilai masyarakat, bahkan jadi perhatian bagi masyarakat dan keluarga kedua belah pihak.


"Namun kalau tidak punya malu dan selalu berulang-ulang dilakukan lagi, maka biar hukum formal yang menetapkan," cetusnya.


At Prayer yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya mengatakan hukum adat istiadat memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dipegang teguh sebagai keseimbangan untuk tidak melanggar norma adat itu sendiri.


"Ya, ketika kita mendengar ada pelaku mesum di wisma-wisma barak maupun indekos yang disinyalir menjadi tempat terselubung bahkan ada praktek prostitusinya, tentu secara tidak langsung pemilik hunian itu juga punya rasa malu,"tutupnya. (ena/uni)

You Might Also Like