Bupati Seruyan Yulhaidir didampingi Direktur PT Kalteng Pos HM Wahyudie F Dirun melihat ruang percetakan koran Kalteng Pos, kemarin (11/3). (HUSRIN A LATIF/KALTENG POS)


Sosok Yulhaidir di pentas politik tidaklah asing lagi. Nama pria yang familiar disapa Uhay itu, mulai terkenal setelah mencetak sejarah di pesta demokrasi Kalteng. Terpilih sebagai wakil bupati dari jalur independen periode 2013-2018 mendampingi Sudarsono.

Karier politiknya semakin cemerlang dan menanjak. Ia terpilih lagi. Kali ini sebagai orang nomor satu yang memimpin di Bumi Gawi Hatantiring--julukan Kabupaten Seruyan.

 

HUSRIN A LATIF, Palangka Raya

 

JANUARI 2019, tepat 100 hari masa pemerintahan Yulhaidir dan Wakil Bupati Iswanti memimpin Seruyan periode 2018-2023. Banyak kebijakan-kebijakan yang langsung diterapkan untuk kebaikan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah berkaitan dengan penghematan anggaran. Hal itu diungkapkan Yulhaidir saat berbincang-bincang dengan manajemen Kalteng Pos di Gedung Biru PT Kalteng Pos Press, kemarin siang (11/3).

Selesai mengikuti berbagai agenda di Palangka Raya, Yulhaidir menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Surat Kabar Harian (SKH) Kalteng Pos, Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya. Ia juga salat Zuhur di musala Kalteng Pos, lantai II Gedung Biru. Selanjutnya berbincang-bincang dengan jajaran manajemen. Saat itu, bupati yang masih mengenakan seragam dinas, disambut oleh Direktur PT Kalteng Pos Press HM Wahyudie F Dirun dan jajaran manajemen. Berdiskusi di ruang rapat.

Sesaat setelah memasuki ruangan. Yulhaidir mengungkapkan kekagumannya. Sudut demi sudut dipandangnya. Dinding ruangan dengan wallpaper tampilan halaman depan Kalteng Pos, cukup menarik perhatiannya. Begitu lama ia memelototinya.

"Besar sekali kantor Kalteng Pos ini ya. Tidak kalah dengan kantor-kantor media nasional yang ada di pusat," canda Yulhaidir membuka perbincangan, disambut tawa seisi ruangan.  

Diskusi pun mengalir. Yulhaidir juga menyinggung soal pemilu serentak yang dilaksanakan bulan depan. Menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif bersama TNI-Polri serta lembaga lainnya, menjadi tugas yang harus dihadapi dalam waktu dekat. Pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu maupun aparat terus berkoordinasi, demi kelancaran pesta demokrasi pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Selain soal pemilu, Yulhaidir juga membeberkan beberapa kebijakan penting yang harus diambilnya, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan sehat. Salah satunya adalah mengenai efisiensi anggaran. Berkat kebijakan itu, Pemkab Seruyan bisa menghemat anggaran mencapai puluhan miliar.  

Yulhaidir menceritakan, salah satu penghematan anggaran yang dilakukannnya dalam 100 hari masa pemerintahannya, adalah terkait pemakaian operasional kendaraan dan perjalanan dinas. Bupati betul-betul memperketat penggunaan kendaraan operasional dan perjalanan dinas di semua Perangkat Daerah (PD).

Pengetatan itu, kata Yulhaidir, karena dari 30-an unit kendaraan operasional, ternyata masih ditemukan penyalahgunaan alias tidak sesuai peruntukannya. "Ada yang menggunakan kendaraan operasional dinas untuk angkut sembako, elpiji, hingga digunakan untuk mengangkut buah sawit. Inikan tidak benar dan menyalahi aturan," ucap ketua DAD Seruyan ini.

Sejak mengetahui adanya penyalahgunaan itu, Yulhaidir langsung mengambil kebijakan penting. Pejabat yang melakukan perjalanan dinas, harus detail melaporkannya.

"Untuk pemakaian kendaraan dinas, harus minta persetujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sepengetahuan bupati," tambahnya.

"Jadi kalau pejabat mau keluar,  mesti jelas perjalanan dinas ke mana, berapa lama, dan apa hasilnya untuk Seruyan. Semuanya harus jelas pertanggungjawabannya. Kalau sekiranya tidak ada untuk kepentingan daerah dan belum menjadi prioritas, sebaiknya tidak perlu. Hal-hal semacam itulah yang kami terapkan untuk menghemat anggaran," tegas mantan anggota legislatif Seruyan itu.  

Selain fokus dalam penghematan anggaran, Yulhaidir juga fokus dalam pemberantasan narkoba di lingkungan pemkab khususnya. Tes urine rutin dilaksanakan. Sanksi tegas diberikan kepada pejabat yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Sanksinya jelas, sampai ke pemecatan," pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (*/ce)

You Might Also Like