Oleh N o e g r o h o (*)


Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Empat belas Laporan Keuangan pemerintah daerah / provinsi di lingkungan Kalimantan Tengah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 14 pemda tersebut adalah Pemprov Kalteng, Pemkot Palangka Raya, Kapuas, Pulpis, Gunung Mas, Barsel, Bartim, Bartim, Barut, Murung Raya, Kotim, Seruyan, Kobar, Lamandau, dan Sukamara.  Untuk Laporan Keuangan tahun 2018 masih menunggu audit dari BPK.

WTP akan berbicara banyak tentang  tata kelola keuangan pemerintah yang baik . Meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),  Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan   Efektivitas Sistem Pengendalian Intern .Jika sebuah entitas memperoleh opini WTP dari BPK, maka itu artinya BPK meyakini bahwa laporan keuangan secara material  sudah memenuhi seluruh kriteria tersebut.

Namun capaian tersebut tidak boleh berhenti hanya sampai pada  opini WTP. Karena masyarakat  perlu  merasakan manfaat dan dampaknya. Apabila tidak ada dampaknya, akan merasa tidak berarti. Opini yang terjadi di masyarakat kalau Laporan Keuangan mendapat opini WTP maka akan dianggap pengelolaan keuangan daerah tersebut  tidak ada korupsi / bebas dari kesalahan. Hal ini kurang tepat, karena audit BPK juga mengalami keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk mengaudit seluruh satker kementerian / lembaga atau pemda yang jumlahnya bisa mencapai 25 ribu lebih satker.

Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah

Opini WTP bukan tujuan akhir sebaliknya adalah kewajiban pemerintah dalam mengelola APBN / APBN. Tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu bisa dicapai apabila kualitas belanja pemerintah terus meningkat. Hal ini  juga mencerminkan fungsi distribusi dalam anggaran yaitu kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Belanja pemerintah berkualitas terdapat tiga indikator yaitu output yang  yang baik, memiliki nilai manfaat yang optimal, dan  nilai tambah/berdampak positif. Suatu pemerintah menjalankan kebijakan belanja yang berkualitas, salah satunya  dapat dilihat dari anggarannya yaitu membandingkan antara belanja modal dengan belanja operasi.

Belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Belanja modal juga digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap seperti bangunan gedung sekolah, rumah sakit, universitas, peralatan dan mesin. Sedangkan belanja operasi digunakan untuk membayar gaji pegawai, membeli barang perlengkapan atau persediaan, atau perjalanan dinas, hibah, bantuan sosial serta bantuan keuangan.

Porsi belanja modal yang lebih besar mencerminkan suatu pemerintah yang fokus untuk membangun infrastruktur, penambahan aset tetap berupa gedung bangunan, peralatan dan mesin. Sesuai indikator kualitas, infrastruktur serta aset tetap publik lebih jelas outputnya. Baik dan buruknya output tersebut bisa diamati langsung, misalnya kondisi jalan atau jembatan yang berfungsi baik tanpa ada kerusakan. Manfaat dari output belanja modal tersebut juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan atau jembatan yang kokoh bisa dilalui kendaraan masyarakat.

Porsi belanja modal yang masih kecil juga mencerminkan bahwa pendapatan daerah belum cukup besar sehingga sebagian besar hanya  digunakan untuk membiayai  belanja operasi khususnya belanja pegawai dan barang.

Sama seperti di pemerintah daerah lain di wilayah Indonesia, untuk Kalimantan Tengah sampai saat ini rasio belanja operasi masih lebih besar daripada belanja modal untuk seluruh  pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Dilihat dari I Account belanja APBD Pemda se-Provinsi Kalteng untuk pagu anggaran tahun 2018 Belanja operasi sebesar 19,4 trilyun dan belanja modal 5,2 trilyun  (26,8 persen)

Rata-rata belanja operasi untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Tengah adalah tiga kali lipat dari belanja modal. Porsi terbesar dari belanja operasi tersebut adalah untuk membayar gaji pegawai dan untuk belanja barang. Artinya belanja modal pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan.

 

 

IKPA Sebagai Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran  

Disamping dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat, Terdapat pengukuran lain yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan c/q Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yaitu melalui IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.)  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 pasal 131 ayat 2  disebutkan Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.

Pengukuran IKPA dilakukan pada pelaksanaan anggaran kementerian negara dan lembaga yang dibiayai APBN. Diantaranya mengukur kualitas belanja dan capaian output sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan sebagai langkah mitigasi resiko dan perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran terhadap masih banyaknya kendala dan permasalahan pelaksanaan anggaran di tingkat satker kementerian/lembaga.

DJPb mulai tahun 2018 melakukan upaya pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sektor publik, khususnya dalam pengukuran kinerja keuangan terhadap penggunaan belanja dan pendapatan APBN kepada seluruh kementerian negara / lembaga yang dapat dipublikasikan.

Dengan peluncuran IKPA pada Aplikasi OM SPAN, setiap satker dapat dengan mudah mengaksesnya di mana saja dan kapanpun. Satker tidak bisa mengelola dana APBN secara asal-asalan karena kinerjanya akan rendah, Satker diajari untuk  merencanakan anggaran dengan baik, patuh pada aturan, efektif melaksanakan anggaran, dan efisiensi  anggaran. Pengelolaan keuangan satker dapat memantau pada indikator mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian pelaksanaan anggaran akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat secara lebih baik.

IKPA sebagai ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, dapat dilihat progresnya sepanjang tahun. Sehingga apabila satker belum mencapat target bisa segera melakukan tindak lanjut. Terdapat target pada setiap indikator yang wajib dipenuhi. Adapun kedua belas indikator pada IKPA tersebut terdiri dari revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), halaman 3 DIPA, pagu minus, pengelolaan UP, rekonsiliasi LPJ bendahara, data kontrak, dispensasi SPM, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas, dan pengembalian SPM.

Untuk mendongkrak nilai IKPA lebih baik lagi, disamping melakukan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi kepada satker di wilayah kerjanya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan apreasiasi dalam bentuk piagam penghargaan terhadap satker yang capaian IKPA tahun  2018 menduduki tiga besar terbaik.

Untuk pelaksanaan anggaran daerah yang dibiayai oleh APBD, mungkin sudah saatnya juga mulai memikirkan alat pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Hal ini penting karena dengan peningkatan kualitas belanja sangat penting untuk membantu memutar roda perekonomian di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Penulis adalah pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Kalteng

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan pendapat institusi tempat penulis bekerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like