Ilustrasi perekaman data KTP-el (Foto: kaltimpost)


PALANGKA RAYA – Secara  keseluruhan perekaman KTP-el di Kalteng masih sekitar 83 persen saja. Masih tersisa 17 persen warga belum melakukan perekaman dari sekitar 2,6 juta orang.

Daerah sangat rendah perekamannya seperti Gnung Mas, yakni hanya sekitar 63 per 28 Februari 2018.

“Padahal di sana akan dilaksanakan pilkada juga,” ujar Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam melakukan perekaman. Jangan menunggu masyarakat datang. Harus jemput bola dan secepatnya mendatangi masyarakat, demi menyukseskan pilkada di daerah masing-masing.

“Harapan saya, daerah-daerah yang melaksanakan pilkada agar lebih aktif lagi untuk jemput bola ke lapangan. Denga tujuan masyarakat cepat merekam. Sebab, ketika sudah merekam, maka terdata dan bisa memilih, karena masuk dalam DPT. Karena yang berhak memilih kan yang sudah melakukan perekaman,” tukas dia.

Dikatakannya, di antara kendala lambatnya perekaman, salah satunya karena akses masyarakat menuju Disdukcapil terlalu jauh. Untuk itu, perlu keaktifan pemda membantu proses perekaman KTP elektronik. Harus ada solusi untuk masyarakat bisa melakukan perekaman.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kalteng Brigong Tom Moenandaz menjelaskan, dari 14 daerah di Kalteng, jika dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman, Kapuas menjadi daerah terbanyak, diikuti Kotawaringin Timur (Kotim) dan Gunung Mas (Gumas).

Kendala perekaman KTP-el, diakuinya karena jaringan yang susah. Sementara untuk cetak blangko, terkendala pada kapasitas alat yang tidak mampu terlalu banyak melakukan pencetakan.

“Untuk kendala kami, mungkin di jaringan internet. Warga juga kesulitan datang ke Disdukcapil. Baru tahun ini Mendagri membuat surat, memerintahkan kabupaten/kota agar membeli alat dan memperbaiki sendiri. Sebelumnya tidak bisa,” tukas dia.

Dijelaskannya, arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Disdukcapil terus melakukan perekaman dengan sistem jemput bola datang ke desa-desa maupun membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu.

“Arahan Kemendagri untuk percepatan perekaman yakni sistem jemput bola, pengadaan alat sendiri untuk yang rusak. Disdukcapil diminta untuk jemput bola dan tetap membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu. Sebab, tahun 2018 ini semua yang direkam harus dicetak. Targetnya, rekam dikejar dan cetak dikejar,” tukas dia.

Belum lagi, lanjut Brigong, pada 2019 memasuki pileg dan pilres, tidak bisa lagi memilih dengan menggunakan suket. Pemilih wajib menggunakan KTP-el.

“Itu ada di KPU (potensi pemilih berkurang, red). Tetapi yang jelas, untuk 2018 ini agar memilih kepala daerah masih boleh dengan suket,” jelas dia.

Potensi penggelembungan suara yang bersumber dari pemalsuan suket, menurutnya masih dimungkinkan. Tetapi, semua itu tergantung pada kontrol KPU untuk mengatasinya.

“Penggelembungan suara tidak mungkin karena satu data. Terkecuali memang ada pemalsuan. Tetapi bisa dicek di Disdukcapil untuk NIK-nya, nanti bisa ketahuan,” pungkasnya. (ami/uni/ce/abe/CTK/nto)

You Might Also Like