Danau Sembuluh mengalami kekeringan saat musim kemarau.


PALANGKA RAYA – Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/12). Selama 7 jam, mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng itu dicerca 17 pertanyaan.

“Saya dipanggil KPK berkenaan kasus operasi tangkap tangan (OTT) empat anggota DPRD Kalteng dan tiga pihak swasta,” ungkap Fahrizal kepada awak media, Kamis (6/12).

Dipanggilnya Fahrizal oleh lembaga antirasuah tersebut, dalam kapasitas sebagai mantan kepala DLH Kalteng. Bukan sebagai Sekda Kalteng.

“Dari 17 pertanyaan tersebut, pada intinya banyak mengarah tentang tugas dan fungsi saya sebagai kepala dinas,” jelasnya.

17 pertanyaan yang dilempar penyidik KPK, di antaranya Fahrizal kenal atau tidak tersangka pengusaha tersangka OTT tersebut, termasuk kenal atau tidak terhadap empat anggota DPRD Kalteng. Sebab, kedua pihak tersebut mitra kerja DLH Kalteng. Fahrizal mengatakan, dari tiga orang swasta tersebut hanya mengenal satu. Dirinya pun tidak mengenal direkturnya.

“Pertanyaan tersebut yang mengarah ke saya. Bahkan ditanyakan apakah 7 orang tersangka ini keluarga saya? Saya jawab: ‘bukan’,” terangnya.

Selebihnya, pemeriksaan tersebut mengarah ke uraian tugasnya saat menjadi kepala DLH Kalteng. Penyidik juga menanyakan data dugaan pencemaran Danau Sembuluh, dan melontarkan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut.

Fahrizal menjelaskan, bahwa Danau Sembuluh yang berada di Kabupaten Seruyan, sebelumnya dianggap tidak ada pencemaran. Namun setelah mencuat di media, akhirnya pihaknya langsung berinisiatif menurunkan tim untuk mengambil sempel air di Danau Sembuluh.

Memang sebelumnya pihak DLH Kalteng berkoordinasi terlebih dahulu dengan DLH Kabupaten Seruyan. Dengan maksud untuk mengetahui apakah DLH di wilayah tersebut telah melakukan pemantauan atau sudah mengambil sampel air Danau Sembuluh. Ternyata jawabannya belum. Akhirnya pihak DLH Kalteng menurunkan tim untuk melakukan pemantauan dan pengambilan sampel.

“Saat turun ke lapangan, tim melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan mengambil sampel air di danau tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di laboratorium kesehatan, hasilnya pencemaran tidak signifikan dan menyebabkan kematian ikan dalam jumlah yang banyak,” bebernya.

Data tersebut diminta pihak KPK. Setelah data diberikan, penyidik KPK juga menanyakan apakah data tersebut pernah atau belum diberikan kepada anggota DPRD Kalteng dan pihak perusahaan.

Secara tegas mantan kepala DLH Kalteng itu mengatakan tidak pernah. “Data tersebut malah pernah diberikan kepada teman-teman media,” pungkasnya. (idu/ce/abe/ctk/nto)

You Might Also Like