Sudah Dicoret dari DCT, Bawaslu Tolak Gugatan Kedua OSO

 Kamis, Tanggal 24-01-2019, jam 12:51:26
Ketua Bawaslu RI, Abhan

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, lembaga di bawah komando Arief Budiman itu enggan mencantumkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI di Pemilu 2019.

Diketahui, dalam sidang perdana, Ketua Bawaslu Abhan memutuskan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU terhadap OSO tidak dapat diterima. Sehingga tidak bisa dilanjutkan.

"Menetapkan, menyatakan laporan yang disampaikan terlapor tidak dapat diterima dan tidak dapat dijalankan dalam sidang pemeriksaan," ujar Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (23/1).

Abhan dalam keputusannya berpendapat, ‎tidak meneruskan laporan gugatan OSO terhadap KPU. Karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah mengajukan gugatan yang sama. Putusannya pun sudah keluar tertanggal 9 Januari 2019 silam, yang isinya memerintahan KPU untuk mencantumkan nama OSO di DCT.

‎"Majelis menilai inti dari yang dilaporkan sama dengan yang telah diberikan putusan oleh Bawaslu pada tanggal 9 Januari 2019," katanya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, tidak dimasukannya nama OSO ke DCT ini sudah sampai ke dalam tahap pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Nantinya Bawaslu berhak melaporkan para komisioner KPU ke DKPP. Hal itu karena KPU tidak menjalankan putusan Bawaslu, memasukan nama OSO di DCT Anggota DPD RI periode 2019-2024.

"Bahwa permasalahan tidak dijalankannya putusan Bawaslu tanggal 9 Januari 2019 oleh terlapor, dengan berpedoman kepada pasal 464 undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota PPK, PPN pemilu tidak menindak lanjuti putusan Bawaslu, maka Bawaslu mengadukan ke DKPP," kata Ratna.

Adapun sikap KPU ini diketahui tak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap perkara pencalonan OSO. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT, namun bila terpilih dan kembali menjadi anggota DPD, OSO harus segera mengundurkan diri.

Perkara ini bermula ketika gugatan pihak OSO terhadap KPU RI ke PTUN Jakarta dikabulkan Majelis Hakim PTUN. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru dengan nama OSO di dalamnya.

Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Putusan itu mengharuskan KPU mencabut penetapan DCT sebelumnya karena tak punya landasan hukum. Namun, KPU tetap memutuskan untuk tetap tak memasukan nama OSO ke DCT Anggota DPD Pemilu 2019. ‎ (JPC/KPC)

Berita Terkait