Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa Yasonna tidak mengatasnamakan sebagai menteri. Yasonna ikut konpers sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Dalam konferensi pers PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, turut diikuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Seperti diketahui, Yasonna adalah kader dari partai berlogo banteng tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa koleganya Yasonna tidak mengatasnamakan sebagai menteri. Yasonna ikut konpers sebagai Ketua DPP PDIP bidang hukum.

Djarot menegaskan dalam Surat Keputusan (SK) Tim Hukum yang dikeluarkan PDIP, tidak memuat nama Yasonna sebagai anggotanya. Sehingga Yasonna bukan bagian dari tim hukum PDIP.

‎”Jadi dia (Yasonna Laoly) tidak masuk dalam tim hukum,” ujar Djarot kepada wartawan, Kamis (22/1).

Keberadaan Yasonna dalam konfrensi pers tersebut karena DPP PDIP membutuhkan tanda tangannya untuk membentuk tim hukum. Jadi Yasonna tidak ikut campur mengenai kasus pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku‎.

‎”Karena Yasonna tidak boleh terlibat. Kita paham kok kondisi sebagai ketua DPP yang menandatangani SK,” imbuh Djarot.

Menurut Djarot, dalam pembentukan tim hukum PDIP perlu adanya tanda tangan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Yasonna H Laoly selaku Ketua DPP bidang hukum.

Seperti diketahui, ‎Menkumham Yasonna H Laoly ikut mendampingi pimpinan PDIP seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat memberikan pernyataan pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta pada 15 Januari 2020. Konpers tersebut terkait PDIP membentuk tim hukum.‎

Hal itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku menyangkut kasus proses pergantian antar waktu di DPR. Tim hukum dibentuk lantaran menurut PDIP upaya penggeledahan kantor partai itu menyalahi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Sebab, keinginan menggeledah tidak disertai prosedur yang diatur dalam undang-undang itu, yakni melalui izin Dewan Pengawas KPK. (jpc)

 

12

You Might Also Like