Jimmy Carter


PALANGKA RAYA-Setiap perusahaan yang beroperasi di Kalteng, terutama yang bergerak pada sektor pertambangan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi setelah mengeruk sumber daya alam (SDA). Hal ini menjadi perhatian serius wakil rakyat di DPRD Kalteng. Setiap perusahaan yang mengeruk kekayaan alam dari tanah Kalteng ini kembali diingatkan akan kewajiban membuat reklamasi.

“Sejauh ini kami belum mendapat laporan terkait adanya perusahaan di Kalteng yang tidak melakukan reklamasi,” kata Wakil Ketua II DPRD Kalteng Jimmy Carter kepada media di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (17/1).

Jika ada perusahaan yang belum melakukan reklamasi, lanjut politikus Partai Demokrat itu, maka pihaknya tak segan-segan akan memanggil perusahaan bersangkutan untuk memberi klarifikasi dan lainnya.

“Kami tentu akan memberikan masukan. Apakah yang belum direklamasi ini mungkin belum dianggap fit atau masih ada cadangannya. Kemungkinan sebagaian besar begitu. Terkadang orang awam melihat bahwa lokasi itu belum direkmalasi. Akan tetapi, mungkin secara teknis ada cadangan yang masih bisa diambil oleh perusahaan, sehingga lubang itu belum di-backfill oleh perusahaan penambang,” terangnya.

Apabila nanti ada laporan masuk, kata Jimmy, maka pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan alasan yang jelas terkait hal itu. Disebutkannya, pada umumnya perusahaan lambat melakukan reklamasi, karena masih adanya cadangan yang bisa diambil dari lubang bekas tambang tersebut.

Menurut putra dari wilayah aliran Sungai Barito ini, saat ini transportasi angkutan tambang bisa dikatakan lumayan lancar. Meski demikian, masih ada beberapa perusahaan yang terkendala rencana kerja anggaran biaya (RKAB) yang belum disahkan.

“Sebab, ada sebagian perusahaan yang belum menerima RKAB dari ESDM meskipun sudah melakukan presentasi. Sehingga untuk target-target belum mendapatkan persetujuan,” imbuhnya.

Selain itu, persetujuan untuk tahun ini diturunkan secara drastis, dari sebelumnya yang mendapatkan 1 juta metric ton, saat ini hanya mendapatkan 100 ribu metrik ton.

“Kami pun belum tahu alasannya. Inilah yang menjadi tugas kami ke depan, yaitu melakukan RDP dengan kepala dinas ESDM untuk mengetahui alasan penurunan itu,” lanjut Jimmy.

Dengan menurunnya hasil tambang yang diperoleh perusahaan, tentu akan sangat berdampak pada royalti dan lainnya. Jika target kuota menurun dan produksi menurun, otomatis royalti dan lain-lain akan ikut menurun. Begitu pun sebaliknya. Sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi.

“Sebab tambang ini tidak mungkin bayar duluan. Pasti ada pengapalan, loding, hasil final setelah loding dan lain-lain sehingga dibayarkan royaltinya sebesar 5 persen,” tuturnya.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Barito pada umumnya sangat tergantung atau mengandalkan Sungai Barito. Akan tetapi, persoalan akan muncul tatkala debit air sungai menurun. Karena itu, Jimmy mengharapkan adanya jalur alternatif bagi perusahaan selain menempuh jalur sungai. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa memikirkan solusi untuk mengatasi persoalan seperti itu. Misalnya, membangun bendungan untuk menstabilkan debit air sungai. Dengan demikian transportasi jalur sungai tak terganggu karena menyurutnya debit air. (nue/ce/ala)

Content 1 tulis di sini......
Content 2 tulis di sini......
Content 3 tulis di sini......
Content 4 tulis di sini......
Content 5 tulis di sini......
1 2 3 4 5

You Might Also Like