Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menerima kenyataan mantan koruptor boleh ikut menjadi peserta Pilkada Serentak 2020 mendatang. Usulan lembaga penyelenggara pemilu yang semula melarang, hanya sekadar menjadi imbauan.

Hal itu terdapat dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut, KPU meminta parpol mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi dalam seleksi bakal calon kepala daerah.

KPU beralasan, saat ini pihaknya tengah fokus pada tahapan pilkada yang telah berlangsung. Jika syarat larangan mantan koruptor terlalu lama diperdebatkan, dikhawatirkan akan mengganggu tahapan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengaku tak kaget dengan hal tersebut. Kepentingan partai politik mulai jelas terlihat ketika usulan KPU tak diamini legislatif.

Banyak alasan yang membuat parpol tak menyetujui. Mereka yang mantan koruptor dan ingin mencalonkan diri merupakan aset partai. Modal yang diniliki juga dinilai kuat. Mulai dari finansial hingga jaringan memperoleh suara.

“Saya rasa ini mudah ditebak. Seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi KPU teriak-teriak melarang koruptor, tapi seperti tak didengar oleh DPR,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (6/12). Akademisi Universitas Islam Al Azhar ini juga pesimistis jika Revisi UU Pemilu yang masuk dalam Prolegnas 2020 akan mengakomodir larangan mantan koruptor.

Terpisah, Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya tengah fokus pada tahapan. Ia menjelaskan, ada beberapa syarat bagi calon perseorangan yang berubah. Sehingga PKPU diharuskan cepat disahkan dan peserta pemilu dapat mengetahui persyaratannya. “Jadi sehingga yang paling penting, bagaimana peraturan KPU pencalonan ini cepat bisa keluar dan menjadi pedoman bagi tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020,” ujar Evi.

Dia menuturkan, KPU tetap melarang eks napi korupsi maju pilkada. Namun hal ini dilakukan melalui imbauan kepada parpol. Dia berharap larangan tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam UU Pilkada.

“Iya kita berharap itu dimasukan dalam UU. KPU tetap dalam prinsipnya melarang napi maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada parpol, untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” papar Evi. (khf/fin/rh/kpc)

12

You Might Also Like